LKPP Yakinkan Pengusaha soal Komitmen Pemerintah di IKN

BALIKPAPAN - Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi meyakinkan kepada para pengusaha terkait komitmen pemerintah pusat dalam mewujudkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang saat ini sedang berproses.

"Kepada para pengusaha jangan ragu dan khawatir, kalau ada kesempatan berkontribusi dalam pembangunan. Sampai kapan pun dan siapa pun presidennya, IKN harus jadi dan pemerintah akan komit untuk menyelesaikan," kata Hendrar, di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim), kemarin.

Dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Gubernur Kaltim Isran Noor itu, Hendrar menyampaikan pesan kepada pengusaha dan sejumlah organisasi pada Konsolidasi Dukungan LKPP Dalam Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara dan Pengembangan Wilayah di Provinsi Kaltim.

Sehari sebelumnya, Hendrar bersama Ketua Satgas Pembangunan IKN Danis Sumadilaga dan beberapa pengusaha mengunjungi kawasan IKN yang terletak di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara untuk melihat secara langsung sejauh mana proses pembangunan IKN saat ini.

"Para pengusaha bilang, merinding saya Pak Kepala, ternyata IKN sudah mulai berproses pembangunannya," ujar Hendrar.

Sebelumnya banyak pengusaha yang datang ke kantor LKPP dan menanyakan jika perusahaan mereka mendapat proyek untuk pembangunan IKN, namun ragu untuk menerima dan mengerjakan proyek karena takut tidak dibayar.

Jika IKN terwujud, katanya lagi, tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Kalimantan, tetapi akan menjadi kebanggaan bangsa di mata dunia.

Hendrar menguraikan, kebutuhan pembiayaan fisik IKN dalam RPJMN 2020-2024 ditargetkan kurang lebih 466 triliun rupiah, dengan perincian komponen proyek APBN sebesar 90,3 triliun rupiah, lewat model kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) sebesar 252 triliun rupiah. Sedangkan melalui komponen proyek swasta murni, BUMN/BUMD sebesar 123,2 triliun rupiah.

Dia mengatakan berdasar Informasi dari Kasatgas Pembangunan IKN, proses pembangunan sudah mencapai 25 persen dengan anggaran yang digunakan sebesar 30 triliun rupiah. "Jadi menuju ke arah Rp400 triliun masih terbuka kesempatan teman-teman swasta untuk ikut berkontribusi," ujar Hendrar.

LKPP bertanggung jawab dalam proses pengadaan barang/jasa, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan dalam setiap proses pengadaan barang/jasa di IKN untuk dipermudah guna percepatan anggaran dan efektif.

"Termasuk di dalamnya juga peningkatan komponen dalam negeri dan pelibatan UKM seperti yang disampaikan Gubernur Isran," kata Hendrar.