Presidensi Rusia di DK PBB ‘Tamparan’ bagi Komunitas Internasional

KIEV - Ukraina pada Sabtu (1/4) menyebut presidensi Rusia di Dewan Keamanan PBB untuk bulan April sebagai "tamparan di wajah".

Rusia menjadi presiden DK PBB sebagai bagian dari rotasi bulanan di antara 15 negara anggota badan PBB tersebut.

Moskow terakhir memegang jabatan itu pada Februari 2022, ketika pasukannya melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan, masa jabatan Rusia dalam rotasi kepresidenan badan tersebut adalah "tamparan di muka komunitas internasional".

"Saya mendesak anggota DK PBB saat ini untuk menggagalkan setiap upaya Rusia menyalahgunakan jabatan kepresidenannya," katanya di Twitter, menyebut Rusia sebagai "penjahat DK PBB".

Meskipun Rusia tidak akan banyak berpengaruh pada keputusan, Rusia akan bertanggung jawab atas agenda di badan tersebut.

Moskow mengatakan, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov berencana memimpin pertemuan DK PBB akhir bulan ini tentang "multilateralisme yang efektif".

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova juga mengatakan, Lavrov akan memimpin debat tentang Timur Tengah pada 25 April.

Ukraina menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan

Amerika Serikat juga mengkritik keanggotaan Rusia di Dewan Keamanan dan statusnya sebagai anggota tetap.

"Sebuah negara yang secara terang-terangan melanggar Piagam PBB dan menginvasi tetangganya tidak memiliki tempat di Dewan Keamanan PBB," kata juru bicara Gedung Putih Karine Jean-Pierre sebelumnya.

"Sayangnya Rusia adalah anggota tetap Dewan Keamanan dan tidak ada jalur hukum internasional yang layak untuk mengubah kenyataan itu," tambahnya. Ia menyebut jabatan kepresidenan "sebagian besar posisi seremonial".

Negara-negara Baltik juga menyatakan keprihatinan mereka pada hari Sabtu.

Misi permanen Estonia untuk PBB mengatakan dalam sebuah pernyataan di Twitter, "memalukan & memalukan" bagi Dewan Keamanan PBB bahwa Rusia harus menjadi presidennya.