Tiongkok Janjikan 'Reunifikasi Damai', Taiwan: Hormati Demokrasi Kami

BEIJING/TAIPEI - Perdana Menteri Tiongkok Li Keqiang menjanjikan "reunifikasi damai" dengan Taiwan pada Minggu (5/3) serta melakukan langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan. Taipei menanggapi bahwa Beijing harus menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap demokrasi dan kebebasan.

Tiongkok telah meningkatkan aktivitas militernya di dekat Taiwan selama tiga tahun terakhir, menanggapi apa yang disebutnya kolusi antara Taipei dan Washington, pendukung dan pemasok senjata internasional utama Taiwan.

Pada Agustus lalu, Tiongkok menggelar latihan perang di sekitar Taiwan sebagai respons atas kunjungan Ketua DPR AS Nency Pelosi ke Taipei.

Berbicara pada pembukaan pertemuan tahunan parlemen Tiongkok, Li mengatakan, Beijing berdiri dengan prinsip "Satu Tiongkok", yang menyatakan bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok, meski tidak secara langsung mengancam aksi militer.

Pemerintah harus menerapkan kebijakan partai untuk "menyelesaikan masalah Taiwan" dan "mengambil langkah tegas untuk menentang kemerdekaan Taiwan dan mempromosikan reunifikasi", kata Li kepada sekitar 3.000 delegasi di Balai Besar Rakyat Beijing.

"Kita harus mempromosikan pembangunan damai hubungan lintas-Selat dan memajukan proses reunifikasi damai Tiongkok."

Kebanyakan warga di Taiwan tidak menunjukkan minat untuk diperintah oleh Tiongkok, yang tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk menguasai pulau itu.

Li, dalam komentar terpisah tentang pertahanan, mengatakan angkatan bersenjata harus meningkatkan kesiapan tempur, meski tidak menyebut Taiwan dalam konteks itu.

Dewan Urusan Daratan Tiongkok yang membuat kebijakan di Taiwan menanggapi apa yang disebutnya "penegasan kembali" kebijakan Tiongkok di Taiwan oleh Li dengan mengatakan Beijing harus menghadapi kenyataan bahwa kedua sisi Selat Taiwan "tidak saling tunduk".

Tiongkok harus "menghormati komitmen rakyat Taiwan terhadap konsep inti berpegang teguh pada kedaulatan, demokrasi, dan kebebasan Republik of China," katanya, menggunakan nama resmi Taiwan.

Tiongkok harus menangani urusan lintas-selat secara pragmatis dengan cara yang rasional, setara, dan saling menghormati, sehingga menciptakan kondisi untuk interaksi yang sehat, tambahnya.

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen telah berulang kali menawarkan pembicaraan dengan Tiongkok namun ditolak karena Beijing mengaggap Tsai adalah seorang separatis.

Pemerintah Taiwan sangat menentang klaim kedaulatan Beijing, dan mengatakan hanya 23 juta penduduk pulau itu yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Taiwan mengadakan pemilihan presiden dan parlemen pada awal 2024 dan ketegangan dengan Tiongkok kemungkinan besar akan mendominasi kampanye.