Sejarah 1 Maret: Serangan Umum 1 Maret 1949 Pertahankan Kedaulatan Indonesia

Hari ini, tepatnya 74 tahun yang lalu, Kota Yogyakarta menyaksikan serangan besar-besaran dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia dalam apa yang dikenal sebagai Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949.

Peristiwa nasional yang melibatkan berbagai komponen bangsa mulai dari rakyat biasa, pelajar, pejuang, Keraton, TNI, dan Kepolisian itu merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting maknanya bagi eksistensi dan penegakan kedaulatan negara, yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Meski kedaulatan Indonesia telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, keengganan Belanda untuk mengakui kedaulatan Indonesia yang ditandai dengan adanya Agresi Militer Belanda I dan II, membuat kedaulatan Indonesia dipandang sebelah mata oleh kancah internasional.

Saat itulah Peristiwa Serangan Umum 1 Maret menjadi titik balik dimana kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara ditegakkan pada level internasional. Pengakuan ini bukan lain berasal dari kegigihan bangsa Indonesia yang membuka mata dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.

Melansir naskah "Serangan Umum 1 Maret 1949" oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Peristiwa Serangan Umum 1 Maret dilangsungkan guna mencegah Belanda yang hendak kembali menguasai dan menjajah Indonesia melalui Agresi Militer II.

Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda diketahui melakukan Agresi Militer Belanda II di Yogyakarta yang kala itu merupakan ibu kota Indonesia.

Belanda bahkan melakukan penangkapan terhadap tokoh-tokoh penting seperti Presiden Indonesia Soekarno, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta, juga Perdana Menteri Sutan Syahrir. Sejak itu, Belanda mulai menyebarkan propaganda di dunia internasional bahwa Indonesia sudah tidak ada.

Presiden pertama RI, Soekarno lantas mengirimkan telegram kepada Sjafruddin Prawiranegara yang berisi mandat untuk menjalankan pemerintahan dengan membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Padang, Sumatera Barat. Hal itu dilakukan Soekarno untuk menjaga keutuhan NKRI.

"Kami, Presiden Republik Indonesia memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 djam 6 pagi Belanda telah mulai serangannja atas Ibu-Kota Jogyakarta. Djika dalam keadaaan pemerintah tidak dapat mendjalankan kewadjibannja, kami menguasakan kepada Mr Sjafruddin Prawiranegara. Menteri Kemakmuran RI untuk membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatra," bunyi telegram yang dikirim Soekarno seperti dikutip dari laman Kemendikbud.

Meski telegram itu tak sampai ke dirinya, Sjafrudin tetap mengambil inisiatif untuk melakukan deklarasi PDRI di Bukittinggi, Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember 1948. Saat itu, Kota Bukitinggi berperan sebagai kota perjuangan rakyat Indonesia.

Sementara itu Panglima Besar Jenderal Soedirman memutuskan keluar dari ibu kota dan berjuang melalui perang gerilya. Sepanjang Desember 1948 hingga Februari 1949, terjadilah serangan terus-menerus terhadap pos-pos Belanda oleh gerilyawan TNI.

Tak tinggal diam, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) kemudian menggelar rapat pada Februari 1949 untuk membahas nasib Indonesia. Mendengar kabar ini, Sri Sultan Hamengku Buwono IX memutuskan untuk berjuang memperjuangkan kedaulatan Indonesia secara diplomatik di tingkat internasional.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX kemudian menyampaikan gagasannya kepada Panglima Besar Jenderal Soedirman untuk melakukan serangan umum dari berbagai penjuru. Serangan umum ini lantas menjadi semacam dasar politik dan diplomasi untuk menghentikan rangkaian upaya sepihak dari Belanda.

Dimulainya Peristiwa Serangan Umum 1 Maret