Tanpa Persaingan yang Sehat, Demokrasi Ekonomi Sulit Diraih

"Kebijakan ekonomi yang dibuat harus mampu meningkatkan insentif perusahaan untuk mengurangi biaya, transparansi dalam harga antarpesaing, memfasilitasi konsumen untuk kritis, memudahkan perusahaan untuk masuk dan keluar pasar dan meningkatkan keinginan perusahaan untuk berinovasi," kata Afif.

Dekat Kekuasaan

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM, Hempri Suyatna, yang diminta pendapatnya mengatakan gagasan ekosistem usaha berkeadilan sudah digagas di era Soekarno-Hatta, namun belum menjadi kebijakan pokok pemerintahan. Sampai saat ini, ekonomi nasional masih berpihak pada pengusaha yang dekat dengan kekuasaan.

"Hampir di semua segmen usaha ekosistem usaha yang berkeadilan belum hadir. Di sektor pertanian, lahan pertanian mulai digusur dan dikonversi sebagai lahan properti, padahal lebih dari 50 persen pekerja bergantung pada sektor pertanian dan turunannya," kata Hempri.

Manajer Riset Seknas Fitra, Badiul Hadi, menegaskan ekosistem usaha yang berkeadilan harus diawasi terutama di era digital. Kehadiran pemerintah guna memastikan persaingan usaha berjalan dengan baik dan tidak ada monopoli.

Agar efektif, dia menyarankan agar peran KPPU diperkuat dengan diberi kewenangan bisa menindak pelaku persaingan tidak sehat, bukan sekadar menjatuhkan sanksi administratif.