Serikat Pekerja Pertamina Menolak Rencana IPO PGE

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan Pertamina meminta Pemerintah untuk tidak melanjutkan rencana aksi korporasi melalui initial public offering (IPO) PT. Pertamima Geothermal Energy (PGE).

"Hentikan Proses Unbundling Pertamina yang memisah-misahkan rantai bisnis Pertamina menjadi sejumlah anak-anak usaha atau subholding," pinta Presiden FSPPB, Arie Gumilar dalam konferensi persnya usai menggelar aksi damai menolak IPO PGE di Jakarta, Kamis (16/2).

Dia menjelaskan aksi damai turun ke jalan ini sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus kegelisahan kami dalam menyikapi aksi korporasi PGE yang dipaksa mencari pendanaan melalui skema IPO dimana sekitar 25 persens hamnya harus dijual ke public/swasta & asing yang bertujuan untuk memperoleh dana murah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta berbagai alasan lainnya, yang ternyata masyarakat umum hanya akan mendapatkan penjatahan 2.5 persen dari total saham yang ditawarkan, dimana 97.5 persen akan diambil oleh investor institusi dan swasta asing.

Dijelaskannya, PGE yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina dan 100 persen milik bangsa Indonesia, merupakan penyelenggara usaha bidang panas bumi penghasil tenaga listrik yang 100 persen hasil output dayanya dijual kepada PLN demi menerangi masyarakat Indonesia.

PGE adalah entitas bisnis panas bumi milik Pertamina (melalui Sub-Holding P&RE) dengan wilayah kerja atau Wilayah Kuasa Penguasaan (WKP) terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja yang tersebar di pulau Sumatera, Jawa, Bali dan Sulawesi.

Arie meninta Pemerintah membatalkan rencana privatisasi PGE melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya. IPO PGE melanggar UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara, karena pemilik aset negara melalui Pertamina, PGE adalah Pemerintah Republik Indonesia. Ia menduka ada merekayasa pemilikan Kekayaan Negara melalui manipulasi pembentukan anak/cucu BUMN, sehingga Aset Negara dengan mudah dimiliki pihak swasta lewat mekanisme IPO.

"Hentikan menggunakan alasan mencari dana murah, transparansi, meningkatkan citra dan akuntabilitas untuk menjual perusahaan melalui IPO PGE dan dilanjutkan dengan anak perusahaan Pertamina lainnya," tegas Arie.

Dia menjelaskan, dalam hal kebutuhan dana, lembaga-lembaga keuangan internasional berbondong bondong menawarkan dana murah karena memiliki "trust" terhadap nama besar dan kinerja Pertamina.

Dirinya juga berharap agar Pemerintah dan juga DPR RI untuk segera membatalkan rencana privatisasi PGE dan juga anak-anak usaha Petamina yang lain, seperti Pertamina Hulu Energy (PHE), Pertamina International Shipping (PIS), dan seluruh afiliasi Pertamina grup lainnya melalui proses IPO maupun modus penjualan saham lainnya.