Tiongkok dan Filipina Tempuh Jalur Diplomatik Soal Laser Militer

Doc: ANTARA/Xinhua-Zhang Liyun

Ket. Ilustrasi - Foto dari udara, yang diabadikan pada13 Juli 2020, memperlihatkan sebuah kapal ekspedisi di Laut Tiongkok Selatan.

Beijing - Tiongkok dan Filipina mengoordinasikan masalah penggunaan laser militer oleh kapal Tiongkok terhadap kapal Filipina akan diselesaikan melalui jalur diplomatik.

"Saat ini situasi di perairan (Laut Tiongkok Selatan) secara umum sudah tenang," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok (MFA) Wang Wenbin di Beijing, Selasa.

Ia menekankan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kapal Penjaga Pantai Tiongkok sudah profesional dan terkendali.

Sebelumnya, Wang menuding kapal Penjaga Pantai Filipina menyusup ke atol Ren'ai, yang merupakan bagian dari Kepulauan Nansha, tanpa izin kepada Tiongkok selaku pemilik wilayah tersebut.

"Kami berharap pihak Filipina menghormati kedaulatan teritorial dan kepentingan maritim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dengan tidak melakukan tindakan apa pun yang dapat memperburuk sengketa dan memperumit situasi," kata Wang di Beijing, Senin (13/2).

Sebelumnya, otoritas Filipina menuduh kapal Penjaga Pantai Tiongkok menggunakan laser militer untuk mengganggu misi pengiriman pasokan kepada tentara Filipina yang ditempatkan di sebuah atol di Laut Tiongkok Selatan.

Pihak Penjaga Pantai Filipina mengatakan bahwa kapalnya pada 6 Februari sedang membantu misi Angkatan Laut dalam mengirimkan makanan dan pasokan kepada pasukan di atol itu.

Pada saat itulah, sebuah kapal Penjaga Pantai Tiongkok menyorotkan laser militer ke kapal Filipina sehingga menyilaukan mata sejumlah awak, kata badan Filipina tersebut.

"Saya kira sudah saatnya pemerintah Tiongkok mencegah pasukannya melakukan aksi provokatif yang dapat membahayakan nyawa banyak orang," kata juru bicara militer Filipina Medel Aguilar.

Dalam sengketa di Laut Tiongkok Selatan, Filipina mengajukan gugatan terhadap Tiongkok melalui Mahkamah Arbitrase.

Keputusan mahkamah tersebut memenangkan Filipina, namun Tiongkok menolak keputusan tersebut dan menganggapnya batal demi hukum.