Menkeu Ungkap Jepang Minati Proyek IKN

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyebutkan Jepang sangat tertarik dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia, baik dari segi skenario maupun kemajuannya. Terutama dengan kebijakan yang mendukung pembangunan IKN di Kalimantan serta peranan dari dunia internasional.

Karenanya, Menkeu memaparkan rencana jangka panjang IKN sesuai undang-undang, berbagai insentif fiskal, serta langkah meningkatkan peran swasta maupun internasional dalam proyek tersebut kepada para pengusaha Jepang saat kunjungan kerja ke Negeri Sakura.

"Perusahaan maupun Pemerintah Jepang sejauh ini terus melihat rencana pembangunan IKN dan melihat secara oportunis hal-hal yang menjadi perhatian seperti bidang energi terutama energi terbarukan, yang terkait dengan emisi nol bersih karbon serta berbagai infrastruktur," jelas Menkeu dalam konferensi pers IMF-JICA Joint Conference yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa (14/2).

Dalam kesempatan sama, Duta Besar RI untuk Jepang Heri Akhmadi mengungkapkan akan terdapat beberapa pertemuan di Jepang untuk membahas pembangunan IKN pada bulan ini. Pada 24 Februari mendatang akan terdapat pertemuan yang membahas konsep teknokratik IKN yang dilihat dari sudut pandang sebagai kota hutan.

Kemudian pada 26 Februari insentif yang akan diberikan kepada investor. "Salah satu kegiatan pembahasan mengenai IKN ini juga disponsori oleh perusahaan Jepang yang sudah menyatakan minat dalam pembangunan IKN," ucap Heri.

Portofolio Pembiayaan

Lebih lanjut, Menkeu Sri Mulyani menyebutkan portofolio pembiayaan Badan Kerja Sama Internasional Jepang atau Japan International Cooperation Agency (JICA) di Indonesia yang saat ini sedang berlangsung mencapai 551 miliar yen Jepang atau setara dengan 63,15 triliun rupiah. "Pembiayaan JICA di Indonesia bersifat proyek dengan portofolio yang sangat signifikan di bidang infrastruktur," ungkapnya.

Dia memerinci portofolio pembiayaan tersebut meliputi proyek moda raya terpadu (MRT) di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebesar 227 miliar yen atau 26,02 triliun rupiah dan proyek perumahan publik di Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) senilai 204 miliar yen atau 23,38 triliun rupiah.

Lalu, proyek di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebanyak 8 miliar yen atau 916,89 miliar rupiah, PT Pembangkit Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina mendapatkan penerusan pinjaman untuk tiga proyek dengan komitmen sebesar 55 miliar yen atau 6,3 triliun rupiah, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas senilai 7 miliar yen atau 802,28 miliar rupiah.

Sri Mulyani menjelaskan JICA memberikan pembiayaan dan perhatian kepada proyek MRT agar transportasi umum tersebut bisa memberikan pelayanan yang lebih lengkap untuk arus mobilitas masyarakat, terutama di Jakarta dan sekitarnya.