TNI Akan Melakukan Pengamanan Terbatas di Laut Natuna Utara

JAKARTA - Situasi konflik di Laut Tiongkok Selatan (LTS) mendapat perhatian khusus dari pemerintah Indonesia, termasuk TNI. Mulai tahun ini, TNI akan mengadakan operasi pengamanan terbatas di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan LTS.

"Kalau yang lalu ada pengamanan terbatas (pamtas), tapi kan dari operasi-operasi lain dipusatkan di situ," kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, usai menutup rapat pimpinan TNI, di Jakarta, Kamis (9/2).

Untuk yang saat ini, tambah Panglima TNI, sudah ada operasi tersendiri, judulnya Pamtas di Laut Natunan Utara dan Markas Gugus Tempur Laut sudah ada di sana dan sudah aktif. Tentunya TNI tetap fokus melaksanakan pengamanan di Laut Natuna Utara.

Dilansir oleh Voice of America, Yudo menegaskan sampai saat ini tidak ada pelanggaran wilayah di Laut Natuna Utara oleh kapal-kapal asing. Yang disebut pelanggaran wilayah itu adalah jika ada kapal atau pesawat militer negara lain yang masuk ke laut teritorial, yakni sekitar 12 mil dari pulau terluar.

Namun, kalau kapal dari negara lain hanya melakukan manuver di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), sejak 300 mil dari pulau terluar, menurut Yudo, tindakan itu bukan pelanggaran wilayah kedaulatan Indonesia karena ZEE merupakan daerah bebas navigasi bagi kapal-kapal asing.

Pelanggaran Kedaulatan

Meskipun demikian, bila ada kapal asing melintas di wilayah ZEE Indonesia dan mengambil sumber daya di sana, itu termasuk pelanggaran kedaulatan.

Yudo menambahkan TNI akan mengadakan koordinasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk merancang latihan bersama Garuda Shield yang lebih luas aspeknya. Bukan sekadar latihan, tapi juga aspek perencanaannya dan mesti disesuaikan dengan konstelasi geografi Indonesia dalam konteks pertahanan negara.

Peneliti perbatasan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sandy Raharjo, menilai pengamanan di Laut Natuna Utara yang dilakukan pemerintah Indonesia relatif bagus berdasarkan kapasitas yang dimiliki Indonesia.

"Dari berbagai sumber daya yang kita miliki dalam konteks alutsista dan lain-lain, banyak sumber daya yang kita alokasikan untuk menjaga pengamanan wilayah di laut Natuna Utara tersebut dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang punya potensi sengketa, tapi tidak seintens di Laut Tiongkok Selatan, misalnya di ujung Laut Sulawesi," ujar Sandy.

Hal itu, menurut Sandy, sudah menunjukkan pemerintah memiliki kemauan politik yang bagus untuk menjaga kedaulatan wilayah Laut Natuna Utara yang memang berbatasan dengan wilayah sengketa Laut Tiongkok Selatan.

Menurutnya, mengingat Tiongkok memegang aturan yang diklaimnya berlaku yaitu nine baseline atau sembilan garis putus-putus; sementara pemerintah Indonesia juga mempunyai pegangan sendiri berdasarkan hukum laut internasional maka perlu ada aturan bersama yang disepakati oleh negara-negara yang berada di sekitar wilayah Laut Tiongkok Selatan.

Rumusan aturan bersama itu sudah lama dibahas, namun belum disepakati oleh negara-negara yang bersengketa, sedangkan Tiongkok menginginkan perjanjian bilateral karena posisi tawarnya menjadi lebih besar. Selama aturan bersama itu belum disepakati dan dijalankan, patroli atau uji persenjataan di Laut Tiongkok Selatan berpotensi mempercepat peningkatan ketegangan di sana.

Menurut Sandy, terkait konflik Laut Tiongkok Selatan, pemerintah Indonesia perlu mulai beralih dari manajemen konflik menjadi resolusi konflik. Namun, dia me_ngakui untuk menuju ke tahap resolusi konflik masih sangat sulit.