UMKM Perlu Berinovasi Tingkatkan Nilai Konsumsi
Kamis, 26 Jan 2023, 09:44 WIB | Oleh: Tim Penulis
Doc: ISTIMEWA
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pangan besar dapat berinovasi dengan produknya. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai konsumsi masyarakat guna menuntaskan masalah stunting atau gizi buruk.
"Misalnya kami mendorong UMKM-UMKM di Maluku yang tadinya produksi mi sagu saja diperkaya juga dengan tepung ikan, tepung sayur, tepung kacang untuk menghasilkan inovasi produk olahan makanan supaya berkontribusi untuk PPH (Pola Pangan Harapan) konsumsi sehingga target stunting 14 persen bisa tercapai," ujar Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi & Keamanan Pangan Bapanas Andriko Noto Susanto dalam webinar CIPS di Jakarta, Rabu (25/1).
PPH merupakan instrumen untuk menilai situasi konsumsi pangan wilayah yang dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan konsumsi pangan ke depan, dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, budaya dan preferensi konsumsi pangan masyarakat. PPH 2022 mencapai 96,80 naik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 95,70.
Andriko mengatakan masyarakat yang berpendapatan sangat rendah memiliki kecenderungan yang paling kuat untuk PPH konsumsinya belum tercapai. Pemerintah pun melakukan beberapa intervensi seperti bantuan pangan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah.
Sebaiknya Anda baca juga:
Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2021 menunjukkan,rata-rata biaya makanan bergizi seimbang di Indonesia adalah Rp22.126 per hari per orang atau Rp663.791 per bulan per orang. Berdasarkan biaya makan di 90 kota pada tahun 2021, sekitar 68 persen atau 183,7 juta orang Indonesia tidak mampu membayar jumlah tersebut.
Diversifikasi Pangan
Menurut Andriko, untuk memenuhi target 2023 dibutuhkan regulasi untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang memberdayakan sumber-sumber daya lokal.
"Kita sedang menyusun peraturan presiden untuk penganekaragaman konsumsi pangan percepatan. Nanti itu akan mengikat kita semua pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha pangan untuk bersama-sama menggerakkan sumber daya yang dimiliki untuk penganekaragaman konsumsi pangan berdasarkan kearifan lokal," kata Andriko.
Like, Share, Comment:
Tak Ada Ampun Mulai dari Internal Polri, KPK, Kejagung, hingga Presiden Disadap Semua oleh LSP
12 Nov 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!