Presiden Minta APBN 2023 Fokus Biayai Kegiatan Produktif

"Pada September 2022, jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera, namun hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan kemiskinan 0,02 persen poin. Peningkatan kemiskinan terjadi di semua pulau paling banyak Maluku dan Papua," kata Margo.

Harus Berkelanjutan

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) Universitas Gadjah Mada, Hempri Suyatna, menekankan pentingnya kebijakan APBN yang berkelanjutan dan tidak parsial atau habis pada tahun anggaran tanpa ada kelanjutan di tahun anggaran selanjutnya. Hempri mencontohkan program Kartu Prakerja pada awal pandemi, tahun ini sudah tidak jelas apa hasil dan dampaknya.

"Apalagi kelanjutannya bagaimana kan tidak jelas. Padahal berapa triliun dihabiskan untuk Kartu Prakerja?" tanya Hempri.

Banyak sekali penganggaran tak hanya di pusat, namun juga di daerah yang dibuat hanya untuk menghabiskan anggaran tanpa menghitung dampaknya apalagi keberlanjutannya. Anggaran untuk pertanian dan UMKM, misalnya, selama ini juga tidak pernah ada data yang menunjukkan bagaimana progresnya setelah mendapat kucuran dana dari pemerintah.

Begitu juga subsidi bunga KUR yang tahun ini diberikan kepada pertanian, belum tentu ada data yang memastikan bahwa dana KUR tersalurkan dengan baik dan membuat perubahan sektor pertanian di desa.

Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Awan Santosa, mengatakan APBN harus memberi manfaat nyata bagi kehidupan riil masyarakat dengan mengatasi kemiskinan dan menekan penggangguran.

Sebab itu, alokasi belanja yang tidak produktif seperti proyek yang tidak memberi manfaat pada kehidupan masyarakat harus dikurangi.