Belum Direalisasikan, Asumsi Makro APBN 2023 Berpotensi Meleset
📅 Kamis, 27 Okt 2022, 00:04 WIB | Oleh: Tim RedaksiApabila nilai tukar rupiah terus terdepresiasi cukup dalam, dan terjadi untuk jangka menengah dan panjang maka akan berpengaruh pada harga barang di tingkat konsumen. Sebab, sekitar 80 persen impor kita itu merupakan impor bahan baku, lalu 10 persennya barang modal. Artinya, impor digunakan untuk memproduksi suatu barang.
"Kalau biaya produksi meningkat maka pengusaha akan menaikan harga yang akan membebani konsumen. Ini yang disebut imported inflation, inflasi yang naik karena kenaikan harga barang impor. Kondisi ini harus diwaspadai pemerintah karena. Dalam konteks ini masyarakat harus dilindungi," kata Rossanto.
Langkah seperti itu lanjut Rossanto perlu disiapkan dalam APBN tahun depan. Ia juga berharap agar APBN tahun depan tidak jor-joran mengucurkan subsidi. Subsidi itu harus tepat sasaran, tidak semuanya harus dikasih subsidi. Misalnya dikasih ke pengrajin tahu dan tempe karena kenaikan harga kedelai yang bersumber dari impor, sehingga mereka terpaksa menaikan harga tahu dan tempenya.
"Mereka inilah yang harus diberi subsidi supaya tidak menaikan harga tahu dan tempenya. Skema seperti ini pernah diterapkan sebelumnya dan sukses. Pemerintah bisa bekerja sama dengan Pemda kan ada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID),"ujarnya.
Skema seperti itu lanjutnya bisa pula diterapkan untuk petani dan nelayan, mereka disubsidi supaya harga barangnya tidak naik.
Like, Share, Comment:
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!