Belum Direalisasikan, Asumsi Makro APBN 2023 Berpotensi Meleset

» Penurunan asumsi pertumbuhan ekonomi karena beban utang di APBN yang makin tinggi.

» Sekitar 80 persen impor merupakan impor bahan baku, lalu 10 persen lainnta barang modal.

JAKARTA - Beberapa asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sudah ditetapkan berpotensi meleset dari target. Asumsi yang berpotensi meleset mulai dari Pertumbuhan Ekonomi yang ditargetkan 5,3 persen, lalu inflasi 3,6 persen dan nilai tukar rupiah 14.800 per dollar AS.

Potensi melesetnya asumsi makro tersebut sangat besar karena sejumlah lembaga keuangan global juga merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia seperti IMF yang memperkirakan hanya di level 5 persen.

Selain itu, sepanjang tahun berjalan inflasi sudah mencapai 4,84 persen, sedangkan kurs rupiah sudah menembus level psikologis 15.000 per dollar Amerika Serikat (AS).

Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Suroso Imam Zadjuli, mengatakan, penurunan asumsi pertumbuhan disebabkan beban utang pada APBN yang makin tinggi.

"Ini karena beban utang kita semakin tinggi. Kondisi kita jangan disamakan dengan utang Jepang. Mereka punya utang tapi juga mengutangkan uangnya ke Kanada, AS, Korea dan negara lainnya, sehingga yen dan ekonominya semakin kuat. Sedangkan utang luar negeri kita tidak hanya pada IMF, Bank Dunia, tapi juga banyak negara," kata Suroso.

Meskipun ada empat negara asing yang sudah membebaskan utang Indonesia, tapi nilainya relatif kecil. Ini yang menyebabkan rupiah cenderung terus merosot. Begitu juga dengan pertumbuhan (yang merosot). Asumsi 5 persen itu karena ada konsumsi rumah tangga.

"Dulu saat pandemi pertumbuhan kita juga masih tertolong oleh konsumsi rumah tangga, bukan ekonominya yang meroket. Maka dengan ini, sebaiknya utang-utang besar yang sudah disetujui, sebaiknya dipertimbangkan lagi, jangan dulu menambah utang, karena akan semakin memberatkan ke depan," terangnya.

Impor Bahan Baku

Rekan Suroso dari Unair, Rossanto Dwi Handoyo mengatakan pemerintah harus mewaspadai apabila depresiasi rupiah ini terus berlanjut ke angka psikologis pasar. Misalnya angka psikologis 16 ribu rupiah, Bank sentral dan pemerintah punya kepentingan untuk intervensi.

Nilai tukar rupiah yang melemah di angka lebih dari 15.000 saat ini kata dia belum bisa menjadi alasan bagi pemerintah untuk melakukan perubahan-perubahan dari sisi kebijakan karena bisa saja ini hanya bersifat sementara.

"Yang dipikirkan itu jika ini berlangsung tiga hingga enam bulan ke depan (jangka menengah dan panjang) dan pelemahannya mencapai angka psikologis tadi. Saat ini bank sentral dan pemerintah harus mengintervensi karena kondisi ini bakal membuat investor panik. Jika demikian maka yang terjadi bukan hanya capital outflow tetapi capital flight, sehingga perlu diintervensi.