Klaim Kebijakan yang Luputkan RI dari Stagflasi Diragukan

Misalnya, efektivitas penyaluran dana pemulihan ekonomi nasional (PEN) dinilai meragukan karena penyaluran ke beberapa sektor masih lambat, seperti untuk kesehatan, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan juga dunia usaha.

Tauhid memaparkan kalau penyaluran dana PEN baru benar-benar digenjot di kuartal III dan IV untuk mengejar target, sehingga banyak yang tidak efektif. Realisasi penyaluran dana PEN 2020 hanya 82,83 persen dari pagu anggaran atau 575,8 triliun rupiah dari total pagu sebesar 695,2 triliun rupiah.

Begitu juga realisasi program PEN pada 2021 yang tidak mencapai 100 persen. Penyerapannya hanya 658,6 triliun rupiah atau 88,4 persen dari total pagu sebesar 744,77 triliun rupiah.

Tantangan pada 2020 dan 2021 memang tidak sebanding sebelum pandemi (2019). Dua tahun terakhir perekonomian benar-benar terpukul. Namun demikian, ujian bagi pemerintah yang sesungguhnya baru pada 2022 dan 2023 nanti.

Dengan tekanan ekonomi global saat ini yang membuat harga pangan dan energi bergejolak, tentu bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi dalam negeri. "Jadi, bergantung pemerintah, kalau nilai bansos tidak ditambah maka konsumsi masyarakat tidak akan meningkat. Saat ini, nilai bansos sebagai kompensasi kenaikan harga BBM terlalu kecil. Itu tidak akan mengangkat daya beli," tegas Tauhid.

Hal yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi yang tinggi pada beberapa kuartal tahun ini, sedangkan pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. "Itu yang menjadi masalah pemerintah jika daya beli masyarakat tidak didorong. Hitung-hitungan saya, tahun ini kita hanya tumbuh 5 persen. Rasanya agak susah kalau sampai 5,5 persen," paparnya.

Apalagi pertumbuhan ekonomi di negara-negara mitra dagang utama juga ikut melambat seperi Tiongkok yang hanya tumbuh di level 4 persen dibanding sebelumnya di level 6-7 persen.

Sedangkan dari dalam negeri, belum semua sektor benar-benar pulih pascapandemi, seperti industri, pariwisata, jasa, perhotelan.