Dampak Bencana Perubahan Iklim Bisa Lebih Besar dari Covid

"Kerugian ekonomi akibat bencana iklim begitu besar. Bappennas pernah memperkirakan hingga ratusan triliun. Tentu ini nilai yang luar biasa untuk negara berkembang seperti kita," kata Adi.

Apalagi di tengah ancaman krisis pangan global, penurunan produksi pangan akibat puso atau kekeringan tentu tidak diinginkan. Maka pemerintah perlu melakukan upaya kontinjensi untuk mencegah kenaikan suhu dengan gerakan transformasi ekonomi, salah satunya ekonomi hijau dan rendah karbon.

Manajer Kampanye Walhi, Hadi Djatmiko, mengatakan yang menimpa pesisir Semarang dan bencana hidro dan meteorologi di berbagai tempat adalah kenyataan yang makin sering terjadi.

"Catatan Walhi pada awal 2022, menunjukan kenaikan kuantitas dan kualitas bencana pada 2021 disebabkan oleh krisis iklim akibat dari kerusakan lingkungan hidup yang semakin meluas di Indonesia," kata Hadi.

Selama ini, progres mengurangi emisi sangat lambat karena tidak ada payung hukum yang kuat dan mengikat semua stakeholder.

Menurut dia, diperlukan UU Perubahan Iklim sehingga jelas kewajiban pemerintah dan larangan yang tidak boleh dilanggar. Misalnya, anggaran negara untuk pembangunan yang tidak mematuhi aturan emisi tidak boleh lagi dilakukan.

Sementara itu, Pengkampanye Iklim dan Energi Greenpeace, Didit Haryo W, mengatakan angka tersebut bisa jadi lebih besar dari yang diprediksikan, mengingat dampak krisis iklim sendiri hari ini lebih parah dari yang kita bayangkan.

"Kebijakan pemerintah untuk serius melakukan transisi energi adalah sebuah keharusan," tegas Didit.

Secara terpisah, Pengamat Energi Terbarukan, Surya Darma, menegaskan pemerintah harus mengakselerasi pengembangan EBT sebagai respons terhadap ancaman bencana yang bisa terjadi pada beberapa tahun ke depan.

"Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan Vietnam yang sangat fokus mendorong pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai energi utama dalam transisi energi mereka," kata Surya.