Pangdam Jaya Berkomitmen Cegah Paham Radikal Masuk ke Kodam

JAKARTA - Panglima Kodam Jaya (Pangdam Jaya) Mayjen TNI Untung Budiharto menegaskan komitmennya untuk mencegah paham radikal masuk ke internal Kodam yang dipimpinnya. Sebab dalam strategi memerangi paham radikal yang perlu diperkuat adalah benteng diri sendiri.

"Kita harus meyakinkan bahwa tidak ada anasir-anasir yang coba menyusup ke dalam tubuh kita," kata Untung, di Jakarta, Kamis (27/1).

Menurut Untung, ia sebagai Pangdam Jaya pastinya akan menindaklanjutinya arahan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal Dudung Abdurachman yang meminta prajurit TNI AD untuk mengantisipasi perkembangan kelompok radikal di masyarakat. Kodam Jaya, punya sejumlah strategi untuk menangkal paham tersebut. Ia yakin, penyebaran paham radikal di internal Kodam Jaya dapat dicegah. "Yang pertama, kita menyampaikan kepada internal dulu dalam Kodam," katanya.

Strategi kedua, lanjut Untung, dengan melibatkan unsur di luar Kodam. Caranya, Kodam Jaya akan mengintensifkan komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat, maupun menginisiasi komunikasi antar elemen masyarakat. "Misalnya dengan memberikan edukasi bahaya radikalisme," ujarnya.

Strategi lainnya, kata Untung, melakukan pemetaan terhadap kelompok-kelompok yang berpotensi menganut paham radikal. Apalagi, Jenderal Dudung Abdurachman sebagai Kasad telah memerintahkan setiap satuan untuk membuat peta kemungkinan kelompok radikal di daerahnya masing-masing.

"Prinsipnya kita akan terus untuk mengedukasi bahaya radikal di daerah dengan menggunakan satuan-satuan yang ada di daerah," tegas Untung.

Sebelumnya, saat memberi arahan dalam acara apel gelaran pasukan jajaran TNI AD di Lapangan Monas, Jakarta Pusat pada hari Selasa kemarin, Kasad Jenderal Dudung Abdurachman meminta para prajurit TNI SD agar jangan ragu menghadapi kelompok radikal. Bahkan, para prajurit harus bisa mendeteksi potensi radikalisme di tengah masyarakat.

"Jangan ragu, harus tahu tempat sampai koordinat di mana kelompok radikal berada. Hingga suatu ketika nanti saatnya yang tidak memungkinkan kalian tahu di mana," kata Jenderal Dudung.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Pol Boy Rafli Amar mengatakan dalam menangkal paham radikal diperlukan kolaborasi dan kerja sama seluruh pihak. Sehingga penanggulangan radikalisme terorisme bisa dilakukan.

"Kerja sama ini baik kolaborasi oleh pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media, komunitas atau masyarakat termasuk pelaku seni dan budaya. Harapan inilah yang mendorong BNPT menginisiasi Warung NKRI," kata Boy.

Boy pun lalu menjelaskan kenapa pihaknya memakai istilah warung NKRI. Katanya, istilah warung diambil karena secara fisik menggambarkan kesederhanaan. Warung itu sebagai tempat berkumpul dan bertransaksi kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat.

"Warung NKRI diharapkan sebagai tempat atau wadah bagi semua kalangan pengunjung warung dan masyarakat sekitarnya berdialog, berdiskusi, dalam rangka merawat nilai-nilai kebangsaan dan empat pilar konsensus dasar dalam berbangsa dan bernegara," ujarnya.

Menurut Boy, Warung NKRI menjadi salah satu wujud pelayanan publik BNPT dalam bersama-sama menyebarkan informasi untuk menjaga nilai luhur bangsa. Ia berharap, dengan semakin banyaknya Warung NKRI bisa menjadi salah satu solusi dalam melawan narasi-narasi kebencian yang memecah belah bangsa.

"Narasi-narasi itu yang menyebabkan misinformasi dan propaganda intoleransi, anarkisme, radikalisme dan terorisme. Jangan sampai generasi muda dan warga negara Indonesia menjadi korban propaganda mereka," katanya.