Bansos Ringankan Beban dan Gerakkan Perekonomian Rakyat

Kami ingin menyampaikan, pertama, sebelum meluncurkan bansos sifatnya nasional, kami sudah melakukan sosialisasi melalui webinar beberapa kali dengan pemkot dan pemprov. Kami tindak lanjuti dengan surat-surat mengenai mekanismenya.

Kami ingin tegaskan bahwa data penerima bansos itu kami memberikan keleluasaan untuk seluruh pemda tidak harus mengambil semua data yang ada di data terpadu kami atau yang biasa disebut Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Jadi, pemerintah daerah (pemda) silakan memberikan nama-nama penerima bansos yang tidak ada dalam DTKS tersebut.

Untuk Bansos tunai di luar Jabodetabek, Kemensos akan melakukan koordinasi untuk bansos yang diambil dari dana desa. Ini harus kami atur dengan baik agar tidak terjadi penumpukan. Misalnya, sudah ada keluarga yang menerima dana dari Kemensos 600 ribu rupiah, lalu terima dari dana desa 600 ribu. Ini harus kita hindari supaya tidak terjadi kekacauan di bawah.

Untuk bansos dari pemda, bagaimana menghindari tumpang tindih dengan pemerintah pusat?

Sekali lagi, kami memberikan keleluasaan kepada daerah menyangkut program bansos yang diambil dari anggaran daerah baik provinsi maupun kabupaten atau kota. Mereka punya kebijakan masing-masing. Tidak perlu takut dan khawatir, apabila satu keluarga sudah menerima bansos sembako atau tunai, jangan diberi lagi.

Yang kami atur hanya seluruh bansos dari APBN. Tentunya kami atur agar tidak menumpuk. Kami bisa mempertanggungjawabkan akuntabilitasnya. Jadi, daerah yang mau menggunakan bansos dari APBD, silakan. Tidak perlu khawatir untuk mengecek data dengan pusat.

Ada yang kecewa

Kami membutuhkan kerja sama dan koordinasi yang baik. Kami terbuka untuk masukan dan kritikan. Apa pun yang kami putuskan tidak bisa memuaskan semua pihak. Tapi yakinlah, pemerintah pusat bekerja sekuat tenaga melindungi segenap rakyatnya.

Apa yang akan dilakukan Kemensos ke depan agar bantuan pemerintah dapat tepat sasaran?

Kami melakukan beberapa terobosan pada tahun 2021 untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan pemerintah. Pertama, mengevaluasi terhadap data 15 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Ini untuk penerima manfaat program Kemensos, yaitu Program Sembako yang dulu bernama Bantuan Pangan Nontunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST) bagi mereka yang terdampak penyebaran Covid-19. Saya minta pada para direktur jenderal Kemensos agar dilihat lagi data penerima BPNT. Jangan sampai yang sudah terlalu lama dari zaman raskin, rastra, masih terima terus.

Langkah lain?

Selain itu, Kemensos juga akan mengusulkan kepada Kementerian Keuangan agar daerah-daerah yang tidak melakukan pembaruan data kemiskinan mendapat pengurangan dana dari pusat. Langkah ini bukanlah ancaman, tetapi sebaliknya untuk memberi motivasi kepada daerah. Lalu, tahun depan akan ada pemutakhiran DTKS. Akan banyak stok keluarga yang kita bantu. Jadi enggak ada alasan itu-itu saja yang kita bantu.

Bagaimana upaya Kemensos membarui data tersebut?