I Gusti Ayu Bintang Darmawati : Berdayakan Perempuan dengan Kewirausahaan

Ada perluasan tugas dan fungsi, tapi anggaran Kementerian PPPA tahun 2020 turun. Apa itu akan menjadi kendala?

Pada tahun 2019 anggaran untuk Kementerian PPPA sebesar 493,6 miliar rupiah, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar 273 miliar rupiah. Jumlah tersebut belum dikurangi untuk kebutuhan gaji pegawai, biaya operasional, dan lain sebagainya. Meski begitu, tentu itu tidak menurunkan semangat kami dan tidak menjadi kendala untuk memperjuangkan hak perempuan dan anak.

Karena anggaran terbatas maka salah satu solusinya menjalin kerja sama dengan stakeholder terkait perempuan dan anak, mulai dari kementerian dan lembaga lain sampai lembaga swadaya masyarakat. Kami pasti menemui keterbatasan dalam pelaksanaan program mengingat dana yang dimiliki sangat terbatas.

Karena ada perluasan tugas dan fungsi berarti tahun depan anggaran Kementerian PPPA akan bertambah?

Tentu kami berharap ada penambahan anggaran untuk tahun depan karena ada perluasan fungsi dan tugas tersebut. Akan sulit berdampak maksimal jika anggaran yang dimiliki jumlahnya masih tetap atau malah cenderung berkurang.

Agar program-programnya berdampak langsung ke masyarakat, apa yang akan Anda lakukan?

Dengan kondisi-kondisi tadi, kami tentu harus membuat program seefektif mungkin. Urusan perempuan dan anak ini memang tugas Kementerian PPPA, tapi kementerian dan lembaga lain juga ada yang bertugas untuk itu. Jadi kami harus membuat program-program sesuai dengan kebutuhan.

Kami memiliki sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (Simfoni PPA). Dari sana, kami membuat program-program tadi nanti terbaca, berapa banyak yang membutuhkan program pemberdayaan maupun perlindungan. Dari sana, akan didata kebutuhannya apa saja, misal berapa perempuan yang butuh pelatihan sesuai talenta yang ingin ditingkatkan.

Dengan adanya perluasan fungsi juga membuat proses penanganan kasus bisa mulai dari hulu sampai ke hilir. Kalau anak melalui pencegahan, penanganan, sampai terintegrasi sosial. Kalau perempuan, mulai dari pencegahan, penanganan, pelayanan, hingga pemberdayaan.

Selain kolaborasi di tingkat kementerian dan lembaga, bagaimana program pemberdayaan bisa berjalan mandiri di masyarakat?

Kami berharap, kaum perempuan tidak hanya berdaya secara diri sendiri, namun juga mampu memberdayakan perempuan di sekitarnya sehingga seluruh perempuan di pelosok Tanah Air bisa berdaya. Jika perempuan bisa berdaya, kami yakin dan percaya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak akan menurun. Begitu juga dengan angka perkawinan anak dan pekerja anak, jumlahnya akan menurun.

Adapun arahan khususnya, misalkan dari segi ekonomi adalah dengan mengarahkan perempuan untuk berwirausahadengan mengikuti perekembangan teknologi. Perempuan bisa lebih maju dalam kewirausahaan di era digital ini karena memberikan ruang baru bagi perempuan untuk menjadi pelaku ekonomi karena menawarkan model kerja yang baru, yang memperluas ruang negosiasi terhadap tantangan berbasis gender.

Meningkatnya ekonomi merupakan upaya mewujudkan ketahanan keluarga. Kemajuan ekonomi berdampak padatingginya tingkat pendidikan anak, gizi anak terjaga, begitu juga pemenuhan hak-hak mereka. Meningkatnya ekonomi dapat membangun hubungan baik antara suami dan istri karena salah satu pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah ekonomi.