Publik Puas atas Kinerja KPK dan Presiden

JAKARTA - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama kepemimpinannya berhubungan sangat signifikan. Hal itu berarti publik yang puas dengan Jokowi biasanya akan puas dengan kinerja KPK.

"Kinerja pemberantasan korupsi mengindikasikan perbaikan menurut warga. Hal ini tampak dari kecenderungan menurunnya persepsi warga terhadap tingkat korupsi, serta cukup tingginya penilaian warga akan keseriusan pemerintah melawan korupsi," kata Peneliti Senior LSI, Burhanuddin Muhtadi pada rilis temuan survei dengan topik Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi, di Jakarta, Kamis (29/8).

Untuk itu, tambah Burhanuddin, kalau Presiden Jokowi salah dalam memilih pimpinan KPK untuk masa jabatan ke depan, bukan tidak mungkin akan menjadi amunisi yang dapat menggerogoti citra presiden. Diketahui, temuan survei nasional ini, dilakukan selama tiga tahun berturut-turut yakni tahun 2016, 2017, dan 2018.

Secara rinci, tambah Burhanuddin, LSI menemukan persepsi publik tentang pemberantasan korupsi pada periode pertama kepemimpinan Jokowi. Jika dilihat dari kinerja pemberantasan korupsi, sudah dinilai cukup banyak bekerja.

"Mayoritas warga menilai pemerintah sekarang sudah cukup banyak bekerja sekitar 50,8 persen dan sangat banyak bekerja dengan baik dalam memberantas korupsi dan suap sebanyak 10,3 persen. Namun, masih ada 28 persen yang menilai pemerintah belum banyak bekerja untuk memberantas korupsi," kata Burhanuddin.

Pegang Posisi Kunci

Selain itu, tambah Burhanuddin, LSI menyimpulkan Presiden Jokowi dianggap memegang posisi kunci dalam pemberantasan korupsi. Apalagi, kepuasan dan evaluasi terhadap KPK maupun pemberantasan korupsi secara umum turut menentukan dukungan dan kepuasaan terhadap kinerja Presiden.

"Jika Presiden Jokowi mengelak untuk mengambil kendali pemberantasan korupsi maka dukungan warga secara umum, serta para penduduknya, menjadi taruhannya," jelasnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo mengatakan Presiden harus bertanggung jawab secara penuh dalam upaya pemberantas korupsi. Pemerintah harus bisa memastikan calon-calon pimpinan KPK pada masa jabatan 2019-2023, dipimpin oleh orang-orang yang memiliki integritas dan kredibilitas yang memadai.

Menurut Adnan, jika itu semua tidak dilakukan maka KPK yang awalnya sebagai alat pemuas terhadap kinerja Presiden, bisa jadi KPK justru menjadi bumerang buat presiden. Dalam situasi di mana dalam seleksi ini memilih orang yang keliru dan akhirnya bisa dikendalikan oleh afiliasi politik tertentu maka itu bisa menjadi bumerang bagi Presiden. Bagaimanapun KPK harus ada di atas semua kepentingan golongan dan politik.

ola/N-3