Cegah Korupsi, KPK Selamatkan Uang Negara Rp2,67 Triliun

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, menyatakan KPK telah melakukan pencegahan tindak pidana korupsi yang berfokus pada tujuh sektor strategis.

Dari tindak pencegahan itu, komisi antirasuah telah menyelamatkan aset dan potensi kerugian keuangan negara 2,67 triliun rupiah sepanjang 2017.

"Pencegahan yang ofensif di tahun 2017 terhadap tujuh sektor strategis berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara," kata Agus dalam konferensi pers ihwal kinerja KPK 2017 di gedung penunjang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, (27/12).

Ketujuh sektor itu adalah sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, serta pendidikan. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor kehutanan, misalnya meningkat satu triliun rupiah setelah didampingi KPK.

Adapun PNBP sektor mineral dan batu bara mengalami kenaikan 1,1 triliun rupiah per Oktober 2017. Selain itu, KPK membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah 18 hektare yang dikuasai pihak lain sejak 1977 senilai 374 miliar rupiah.

Di sektor infrastruktur, KPK mendorong PT KAI membuat dan memperbarui perjanjian dengan mitra. KPK meminta PT KAI memaksimalkan perolehan pendapatan dengan pemanfaatan lahan right of way (ROW) oleh pihak ketiga.

Hasilnya, per Oktober 2017, delapan mitra PT KAI bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai keseluruhan 78 miliar rupiah. "Sedangkan tujuh mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar 604 miliar rupiah," ujar Agus.

Nilai penyelamatan potensi kerugian keuangan negara 2,67 triliun rupiah itu juga diperoleh dari laporan gratifikasi. Laporan itu selanjutnya ditetapkan milik negara dengan nilai mencapai 114 miliar rupiah.

Agus membeberkan tiga pejabat tinggi negara yang paling rajin melaporkan gratifikasi ke KPK. Mereka adalah Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. KPK memberikan penghargaan tertinggi kepada ketiganya.

Tergolong Rendah

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan, mengatakan kesadaran anggota legislatif untuk membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN) masih tergolong rendah. Terlebih lagi anggota legislatif di daerah.

"KPK masih mendapati kepatuhan pelaporan harta oleh anggota legislatif di daerah masih rendah yaitu sekitar 28 persen," ujar Basaria. Secara nasional, angka pelaporan harta kekayaan oleh anggota legislatif juga terbilang rendah, yakni sebanyak 30,96 persen dari 14.144 wajib lapor.

Sementara itu, di tingkat eksekutif, KPK menerima laporan 78,69 persen dari 252.446 wajib lapor. Laporan di tingkat yudikatif paling banyak diterima KPK, yakni 94,67 persen dari 19.721 wajib lapor. mza/P-4