Tekan Harga Cabai Merah, Pemprov Sumatera Utara Intervensi Pasar

MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperkuat intervensi pasar untuk menekan harga cabai merah yang pekan ini hampir mencapai Rp100 ribu per kilogram.

“Secara data produksi, Sumut sebenarnya surplus. Namun, ada anomali di mana cabai hasil panen dari daerah sentra produksi justru banyak keluar daerah,” kata Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Evan Botung Daulay dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (06/10).

Ia mencontohkan Kabupaten Batu Bara yang merupakan salah satu sentra produksi cabai merah dan baru menggelar panen raya, tetapi harga komoditas tersebut di daerah itu tetap tinggi.

Berdasarkan data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumut pada Senin (5/10), harga cabai merah di Padangsidimpuan dan Tebing Tinggi mencapai Rp92.500 per kilogram.

Harga cabai merah di Asahan tercatat Rp92 ribu per kilogram, Sibolga Rp87.660 per kilogram, sedangkan Batu Bara, Simalungun, Nias Selatan, dan Pematangsiantar masing-masing Rp85 ribu per kilogram.

“Salah satu faktor pemicu kenaikan harga cabai di Sumatera Utara adalah tingginya arus penjualan cabai ke luar provinsi, seperti Riau dan Aceh,” jelas Evan.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemprov Sumut melakukan intervensi dengan membangun komitmen bersama pemangku kepentingan dan petani binaan.

“Prinsipnya, pasokan dan kebutuhan cabai di dalam Sumatera Utara harus terpenuhi terlebih dahulu, baru sisanya diperbolehkan dijual ke luar daerah,” kata Evan.

Selain mengatur pasokan, Pemprov Sumut menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga stabilitas stok pangan dan harga cabai merah di pasar.

Melalui BUMD PT Aneka Industri dan Jasa (AIJ), pemerintah daerah akan bekerja sama dengan mitra untuk membeli hasil panen cabai dari petani lokal.

“Cabai itu langsung didistribusikan ke pasar-pasar induk utama, seperti Pasar Induk Lau Cih dan Pasar MMTC di Kota Medan guna mengamankan stok pasar lokal,” katanya.

Pemprov Sumut juga menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan operasi pasar secara serentak di kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

“Kami juga sudah banyak melakukan koordinasi dan turun ke lapangan. Hingga Desember nanti seluruh kabupaten/kota serentak minimal dua sampai empat kali melakukan Gerakan Pangan Murah,” tuturnya.