PGI: Eksistensi KPK Harus Dijaga

Institusi KPK kini dalam ujian besar, sebab ada upaya untuk mendegradasikan peran dan kewenangannya. Karena itu semua elemen masyarakat harus menjaga dan mendukung KPK agar bekerja maksimal memberantas korupsi.

Jakarta - Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus tetap dijaga dan didukung. Karena lembaga itu, telah terbukti jadi komisi garda depan dalam pemberantasan korupsi di Tanah Air. Diharapkan, dalam memberantas korupsi, KPK tidak tebang pilih. Kasus-kasus kakap, yang belum dituntaskan, harus diselesaikan. Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Henriette TH. Lebang, mengatakan hal itu di Jakarta, Kamis (2/11).

Menurut Henriette, salah satu pergumulan yang terus menerus mengemuka dalam persidangan Oikoumenie Gereja-gereja di Indonesia adalah masalah kemiskinan. Tidak dapat dipungkiri, meski Indonesia merupakan negeri yang dikaruniai kekayaan alam yang melimpah, tapi hingga saat ini belum mampu keluar dari masalah kemiskinan ini.

"Cita-cita pembentukan NKRI untuk membawa masyarakat adil dan sejahtera hingga kini belum sepenuhnya terpenuhi," ujarnya. Henriette juga berpendapat, penyebab utama dari masalah kemiskinan ini adalah terjadinya salah urus oleh penyelenggara negara. Hal itu telah terjadi selama bertahun-tahun di waktu yang lampau.

Hingga kemudian, melahirkan budaya koruptif. Dan itu terkonfirmasi oleh catatan Transparency International Indonesia (TII)."Indeks persepsi korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun selalu pada angka yang memprihatinkan," katanya. Pada 2016, kata dia, indek persepsi korupsi, ada di angka 37 dengan posisi pada ranking ke-90 dari 176 negara yang disurvei TII.

Catatan ini TII, setidaknya sesuai fakta, dimana banyak jumlah kasus korupsi di republik ini. Indonesia Corruption Watch (ICW) misalnya, mencatat 482 kasus korupsi dengan 1.101 tersangka selama 2016. Tidak dipungkiri pula, budaya korupsi telah begitu rupa menggerogoti kehidupan berbangsa.

"Ini bukan saja makin menjauhkan kita dari cita-cita luhur para pendiri bangsa kita, tetapi juga telah makin memperpuruk sebagian dari masyarakat Indonesia," ujarnya. Karena itu, kata Henriette, Gereja-gereja di Indonesia menilai, akar dari semua ini adalah kerakusan manusia yang tidak pernah mengenal cukup. Henriette mengungkapkan, sidang raya PGI pada Nopember 2014 di Nias mencatat, saat ini bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan sedikitnya empat masalah, yakni kemiskinan, ketidakadilan, meningkatnya radikalisme dan kerusakan ekologis.

Akar semua masalah ini katanya, adalah kerakusan. Kerakusan telah menjadikan sebagian masyarakat kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri. Sehingga tidak pernah mampu berkata cukup, dan tak segan untuk mengambil yang bukan haknya pun dengan mengabaikan prosedur.

Kendalikan Diri

Sementara Sekretaris Umum PGI, Gomar Gultom mengatakan, dengan spiritualitas keugaharian ini, masyarakat akan mampu mengendalikan dirinya untuk berani mengatakan cukup. Masyarakat juga harus sedia berbagi dan memperhatikan kepentingan bersama. Serta memperjuangkan suatu sistem dan aturan yang memungkinkan setiap orang dapat memenuhi kecukupan atas kehidupannya.

"Dalam kaitan inilah kami menilai kehadiran KPK, sangat sesuai dengan pengembangan spiritualitas keugaharian tersebut," ujarnya. Semangat reformasi yang melatari pembentukan KPK, kata dia, merupakan sebuah tindakan korektif terhadap perjalanan bangsa Indonesia yang telah salah urus pada periode- periode sebelumnya. Kehadiran dan kinerja KPK selama masa reformasi ini, telah membawa harapan baru akan masa depan Indonesia yang lebih baik. ags/AR-3