Mahfud MD Nilai Pansus Angket KPK Salah Sasaran
📅 Rabu, 19 Jul 2017, 06:10 WIB | Oleh: Achmad Affandi
Doc: koran jakarta/m fachri
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Mahfud MD mengatakan bahwa hak angket yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai salah sasaran dan sangatlah tidak tepat. Pasalnya, Menurut mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ini KPK bukanlah bagian dari eksekutif ataupun pemerintahan.
Melainkan lembaga yang berdiri secara independen namun memiliki dasar hukum yang kuat melalui undang- undang. "Yang bisa diangket menurut UU MD3 ialah pelaksanaan UU atau kebijakan pemerintah. Dalam konsep ini, KPK itu bukan pemerintah. Ini bisa dijelaskan dari teori maupun hukum. Teori bisa beda beda.
Kalau hukum mengikat," kata Mahfud di Gedung Nusantara, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/7). Mahfud lalu menjelaskan soal teori dan kaitan hukum terkait posisi KPK secara teori KPK tidak dapat dikategorikan bagian pemerintah. Bahkan Presiden Joko Widodo pun sebagai kepala pemerintahan tidak dapat mengintimidasi karena memiliki hak yang berbeda.
"Teorinya, sama sekali tidak bisa disebut KPK masuk bagian pemerintah,KPK pun tidak dapat diatur sekalipun oleh Presiden lembaga ini lebih dekat dengan lembaga kehakiman," ungkapnya. Dari kacamata hukum, KPK pun diputuskan bukan lembaga eksekutif. Mahfud menepis pernyataan Yusril beberapa waktu lalu yang menyatakan KPK dapat digolongkan sebagai lembaga eksekutif.
"Putusan MK, KPK bukan bagian pemerintah tapi bertugas dan berwenang dalam kaitan kehakiman. Dia ada kedekatan khusus dengan kekuasaan kehakiman. Menurut yang saya anut, KPK nggak bisa diawasi dengan angket," pungkasnya. Dirinya menambahkan bilamana, alasan penggunaan hak angket untuk membenahi dan mengawasi KPK yang tidak kuat.
Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Masinton Pasaribu mengatakan apa yang disampaikan dapat dijadikan sebagai pembanding pihaknya dalam mengambil keputusan. " Kemarin Pak Yusril menilai KPK bisa menjadi obyek untuk hak angket DPR karena dibiayai APBN, dan hari ini mengatakan kurang tepat. Dengan adanya masukan ini tentunya akan memberikan timbangan beberapa hal untuk kami mengambil langkah sebelumnya," tandas Politikus asal PDIP ini. fan/AR-3
Like, Share, Comment:
Jangan Sampai Lewat! Pemutihan Pajak Kendaraan di Kepri Obral Diskon Hingga Gratis Balik Nama
09 Aug 2026
Website kami bergantung pada iklan untuk terus dapat menghadirkan jurnalisme berkualitas.
Dukung kami dengan mengijinkan iklan tampil di browser anda.
- Klik ikon AdBlock pada area ekstensi browser (di bagian pojok kanan atas).
- Lalu klik pilihan untuk menonaktifkan atau pilihan "Don't run on this website / on this page".
Setelah itu Refresh / Muat Ulang halaman ini.
Google News
Instagram 
YouTube 
TikTok 
Twitter 
Threads
Komentar (0)
Belum ada komentar.
Silakan login via Google untuk dapat memberi komentar!