Pelayanan BPJS Belum Maksimal

Masih banyaknya pemegang kartu BPJS Kesehatan yang ditolak rumah sakit, menjadi bukti bahwa pelayanan belum maksimal.

JAKARTA - Manajemen Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) diminta mengutamakan peningkatan layanan ketimbang terus meningkatkan jumlah kepesertaan. Banyaknya masyarakat pemegang kartu BPJS yang ditolak di RS menunjukkan pelayanan yang diberikan butuh banyak perbaikan.

Permintaan tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf. "Di hari ulang tahunnya yang ke-49 ini, kami minta pemerintah (BPJS Kesehatan) secara serius memprioritaskan perbaikan kualitas pelayanan," kata dia saat kegiatan Sarasehan Hari Ulang Tahun BPJS Kesehatan ke-49, di Jakarta, Senin (17/7).

Menurut Dede, selama ini kualitas pelayanan BPJS Kesehatan belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah masih banyaknya masyarakat pemegang kartu BPJS Kesehatan yang mengalami penolakan saat masuk ke Rumah Sakit (RS). "DPR meminta BPJS Kesehatan agar jangan terobsesi menaikkan jumlah kepesertaan terus, tapi prioritaskan pada peningkatan palayanan dulu," katanya.

Ia menyebutkan, ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam peningkatan kualitas, yakni kurangnya tempat tidur, pelayanan, dan minimnya tenaga medis. "Untuk ini, kita perlu menambah Dana Alokasi Khusus (DAK) kesehatan untuk meningkatkan sarana prasarana, terutama di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama," jelas Dede.

Dede menyadari bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan masih terbentur keterbatasan dana, mengingat hingga saat ini BPJS Kesehatan masih mengalami defisit. BPJS Kesehatan mencatatkan defisit sebesar 6,8 triliun pada tahun lalu. Untuk itu, Dede juga mendorong agar dicari sumber pembiayaan lain untuk menutup kebutuhan dalam peningkatan layanan tersebut.

Misalkan memotong dari pendapatan negara, seperti cukai rokok, sekitar 20 persennya dapat digunakan untuk pembiayaan JKN. "Karena untuk saat ini tidak memungkinkan meningkatkan besaran iuran, ekonomi sedang sulit, daya beli masyarakat turun," papar dia. DPR, kata Dede, juga mendorong agar peserta yang membayar rutin dan tetap sehat diberi insentif sebagai bentuk penghargaan.

"Misal bentuk poin, atau apalah. Mereka bayar rutin, tapi tetap sehat," tambahnya. Selain itu, dibutuhkan upaya keras untuk menambah pelayanan kesehatan tingkat pertama dari pihak swasta. "Swasta harus lebih didorong untuk bisa menyediakan fasilitas kesehatan tingkat pertama," imbaunya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Puan Maharani, mengakui bahwa pelayanan yang diberikan BPJS Kesehatan masih banyak kekurangan. "Memang masih banyak masalah, tapi bagaimanapun juga BPJS Kesehatan harus terus berjalan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," ungkapnya.

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan perannya dalam menyukseskan visi misi JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), yakni gotong royong. "Gotong royong dengan pemerintah dan stakeholder, dan pemda akan mengurangi beban BPJS Kesehatan," jelas dia.

Gotong Royong

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, mendorong terwujudnya gotong royong besar dari seluruh lapisan masyarakat dalam menyukseskan Program JKN-KIS. Diharapkan masyarakat semakin menyadari pentingnya bergotong-royong melalui partisipasi aktif mendaftarkan dirinya ke dalam Program JKN-KIS.

Selain itu menjadikan pola hidup sehat sebagai budaya dan kebutuhan sehari-hari, sehingga taraf kesehatan masyarakat dapat ditingkatkan secara berkesinambungan. "Sudah saatnya kita menjadi pionir perilaku hidup yang lebih sehat bagi masyarakat luas," jelas dia. Fachmi mengatakan BPJS Kesehatan tidak mungkin berjalan sendiri, tetapi membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan dan seluruh rakyat Indonesia guna menyukseskan Program JKN-KIS.

"Semua pihak harus bersama-sama meresapi makna dan semangat budaya hidup sehat dan gotong-royong besar, utamanya dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan Program JKN-KIS," papar Fachmi. cit/E-3