Pansus Angket KPK Kantongi Hasil Audit BPK

JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) Angket tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) DPR mendatangi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), guna meminta data-data yang berkaitan dengan KPK. Ketua Pansus Angket KPK, Agun Gunandjar Sudarsa mengatakan, pihaknya memang menggandeng beberapa lembaga negara untuk kelancaran Pansus Angket KPK. Menurut dirinya pihaknya tidak dapat bekerja dengan maksimal dan tegas bilamana tidak memiliki dasar yang kuat sebagai materi pedoman yang ada.

"Bagaimanapun kami harus menghargai sesama lembaga negara, Pansus Angket KPK ini harus meminta data-data KPK. Nantinya beragam data baik secara otentik dan verbal akan menjadi landasan kami dalam bekerja ke depan," kata Agun kepada wartawan di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (4/6).

Politikus Golkar ini menerangkan alasan pihaknya menggandeng BPK, hal ini karena lembaga tersebut memiliki peranan mengaudit semua keuangan lembaga negara "Kami sadar dalam membangun Indonesia berdemokrasi yang bersih hal tersebut tidak dapat dijalankan hanya sendiri, melainkan harus bersama sama agar negara yang kita cintai ini dapat terbangun dengan semestinya," imbuhnya.

Terkait dengan Pansus Hak Angket KPK, Agun menegaskan pihaknya bekerja sesuai aturan yang ada, tanpa menabrak sejumlah undang-undang. "Kami bekerja dengan semangat positif untuk membangun semangat berbangsa bernegara yang kuat disaat seperti ini yang semakin lemah, kiranya pikiran negatif yang ada ditengah masyarakatdapat ditepis," pungkas dirinya.

Sementara Wakil Ketua Pansus Angket KPK, Risa Mariska mengatakan pihaknya menyambangi BPK guna meminta hasil audit lembaga antirasuah tersebut. "Hasil audit terhadap KPK ini sangatlah penting, karena kami akan melakukan evaluasi salah satunya dari audit keuangan," ucap Risa ditempat serupa.

Politikus PDI Perjuangan ini memastikan, Pansus Angket KPK hanya fokus terhadap audit BPK terhadap KPK. "Iya yang berkaitan dengan KPK saja, kita fokus di situ, kami berjalan sesuai dengan koridor yang ada tanpa ada maksud yang lain" tandasnya. Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa pertemuan yang terjadi merupakan salah satu rapat konsultasi atas temuan lembaganya. "BPK adalah lembaga yang memiliki fungsi sebagai peng audit keuangan negara.

Dari hasil audit tersebut yang sudah rampung kami serahkan kepada rakyat melalui DPR, oleh karena itu saat ini kami memberikan informasi dan laporan sesuai dengan temuan kami di lapangan," ujarnya. Moermahadi berharap apa yang dilakukan oleh BPK dapat berguna sekaligus menegakkan konstitusional berbangsa dan bernegara, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan maksimal serta transparan. fan/AR-3