Upaya Menjaga Netralitas ASN di Pilkada | Koran Jakarta
Koran Jakarta | November 27 2020
No Comments

Upaya Menjaga Netralitas ASN di Pilkada

Upaya Menjaga Netralitas ASN di Pilkada

Foto : ANTARA/FIQIH ARFANI
JAGA NETRALITAS l Pertemuan KASN di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Jatim di Surabaya, Senin (26/10). Diharapkan, ASN menjaga netralitas dalam Pilkada.
A   A   A   Pengaturan Font

Netralitas aparatur sipil negara (ASN) bisa diibaratkan sebagai gejala penyakit yang selalu kambuh setiap ada pesta demokrasi. Di tengah tahapan Pilkada 2020, yang sudah memasuki kampanye, ASN di daerah benar-benar diuji independensinya untuk tidak berpihak pada pasangan calon tertentu, khususnya petahana yang bertarung di kontestasi lokal tersebut.

Melihat struktur peserta Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah terdapat 737 pasangan calon yang memenuhi syarat. Daerah dengan calon-calon petahana memiliki risiko tinggi pelanggaran netralitas ASN. Hal itu karena petahana mempunyai kuasa mengintervensi jajaran birokrasi di daerahnya. Risiko tinggi pelanggaran netralitas ASN juga terjadi di 25 daerah dengan pasangan calon tunggal.

Calon Tunggal

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Akmal Malik menilai daerah dengan pasangan calon tunggal di Pilkada Serentak 2020, hampir semua ASN di pemerintahan daerah tersebut akan berpihak kepada calon kepala daerah tunggal itu.

Hampir seluruh ASN, akan merasa yakin pasangan calon tunggal itu yang akan menjadi pemenang Pilkada. Apalagi kalau menang dan memimpin selama lima tahun maka para ASN di daerah tersebut merasa penting untuk mendukung kesuksesan pasangan calon tunggal tersebut.

“Kami katakan 25 daerah ini sangat tinggi potensi pelanggaran netralitas ASN-nya. Maka kami memberikan saran agar teman-teman pengawas untuk lebih memperhatikan 25 daerah, di mana ada pasangan calon tunggal,” kata Akmal.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat pelanggaran netralitas yang sering dilakukan ASN ialah memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu melalui media sosial dan menghadiri acara-acara kampanye.

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan laporan pelanggaran netralitas ASN sering berkaitan dengan unggahan, komentar, dan membagikan konten kampanye terhadap pasangan calon tertentu.

Berbagai “kelebihan” ASN sebagai senjata pemenangan pasangan calon di Pilkada tersebut membuat adanya anggapan bahwa ASN sebaiknya tidak diberikan hak pilih dalam pemilihan umum, seperti halnya anggota TNI dan Polri.

Namun, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo berpandangan bahwa hak pilih terhadap ASN tidak boleh dicabut karena partisipasi masyarakat sipil dalam pemilu menjadi salah satu kunci sistem demokrasi berjalan di suatu negara.

Oleh karena itu, Tjahjo menilai perlu dibangun kesadaran bahwa ASN tetap harus memiliki hak pilih. n ags/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment