Birokrasi Wajib Mengaplikasikan Nilai-nilai Pancasila

Maka, sebagai salah satu sendi negara, birokrasi wajib mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam tugas dan kesehariannya, sekaligus setia dan siap mempertahankan UUD 1945 dan pemerintahan yang sah.

Untuk mengupas hal itu lebih lanjut, Koran Jakarta, mewawancarai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Bagaimana cara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila melalui regulasi untuk seluruh birokrasi negara atau pemerintah?

Menurut saya, sebagaimana diketahui, sebagai pilar kekuasaan keempat, posisi birokrasi berada di antara eksekutif dan rakyat. Jadi, birokrasi itu tugasnya melaksanakan keputusan politik eksekutif sekaligus melayani masyarakat. Dalam posisi yang penting ini, maka cara Kemenpan RB mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila adalah menggerakkan pelayanan publik yang transparan, mudah, murah, terjangkau, dan berkeadilan bagi semua.

Pelayanan seperti apa yang sesuai dengan nilai Pancasila itu?

Ya, pelayanan publik yang disediakan itu tidak memandang kelompok, agama, dan asal-usul.

Selain itu, dalam UU ASN kan disebutkan bahwa salah satu nilai ASN itu adalah memegang teguh ideologi Pancasila serta setia dan mempertahankan UUD 1945 dan pemerintahan yang sah. Nah, oleh karena itu, dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan Kemenpan RB harus mencakup nilai-nilai dasar.

Sekarang ini sudah ada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Apakah BPIP juga dilibatkan ketika Kemenpan RB akan merumuskan kebijakan agar sesuai nilai Pancasila?

Ya, dalam setiap rumusan kebijakan saat ini diberlakukan prosedur adanya keterlibatan BPIP untuk menjamin kebijakan yang dikeluarkan instansi pemerintah, selaras dengan ideologi Pancasila.

Lalu, bagaimana cara Kemenpan RB menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI dan Polri, sehingga menjadi rujukan dalam memberikan pelayanan publik yang maksimal?

Setiap instansi pemerintah itu diwajibkan untuk menyusun nilai-nilai organisasi, yang mengacu pada nilai-nilai dasar ASN, termasuk dalam pelayanan publik. Kemenpan RB juga selalu mendorong pelayanan publik yang transparan, mudah, murah, terjangkau, dan berkeadilan bagi semua. Artinya, pelayanan publik yang disediakan itu tidak memandang kelompok, agama, dan asal-usul.

Cara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila pada jajaran aparatur negara juga melalui berbagai regulasi, antara lain dengan PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil. Melalui jalur pembinaan organisasi fungsional Korpri. Lalu, melalui pembinaan pegawai yang dilakukan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk terus mengingatkan pentingnya nilai-nilai Pancasila, misalnya melalui apel pagi.

Selain itu, pemerintah juga menerapkan sanksi kepada pelanggaran kode etik dan perilaku. Jika pelanggarannya berat akan dikenakan sanksi disiplin, misal keikutsertaan ASN dalam organisasi terlarang.

Adakah tantangan dan hambatan yang ada dalam program sosialisasi, implementasi, dan internalisasi nilai dan norma Pancasila di kalangan birokrasi, ASN, dan TNI atau Polri?

Tidak ada hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi. Dari sisi implementasinya tantangan yang dihadapi seiring kemajuan IT, di mana informasinya cepat tersebar. Sering kali kalangan ASN tidak sadar atau dengan sengaja melakukan pelanggaran melalui media sosial.

Adapun tantangan yang dihadapi adalah bagaimana kita melakukan pengawasan.

n agus supriyatna/P-4