Impor dan Kenaikan HET Pupuk Subsidi Sulitkan Petani

» Kenaikan HET pupuk bersubsidi berpotensi mendorong krisis pangan.

» Angka kemiskinan rumah tangga petani bakal meningkat karena pengeluaran membengkak.

JAKARTA – Dua kebijakan Menteri Pertanian, yaitu menaikkan Harga Ecer­an Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi mulai 1 Januari 2021 dan kembali mem­buka impor kedelai tahun ini 2,6 juta ton, dinilai bertentangan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta menyelesaikan masalah impor komoditas pertanian, seperti kedelai, ja­gung, gula, beras, dan bawang putih.

Pakar Kebijakan Publik dari Univer­sitas Brawijaya, Malang, Andhyka Mut­taqin, mengatakan kenaikan HET pupuk bersubsidi dan impor kedelai menun­jukkan pemerintah dalam hal ini Ke­menterian Pertanian (Kementan) tidak memiliki kebijakan yang utuh dalam mendukung kemandirian pangan.

“Impor kedelai dan kenaikan pu­puk jelas membuat petani menangis. Sebetulnya, kondisi pertanian kita ti­dak kalah potensinya dengan Thailand, Jepang, dan lainnya, tapi karena jerih payah petani kurang dihargai maka pro­duksi kita tidak bisa seefisien seperti luar,” kata Andhyka, Kamis (14/1).

Pemerintah, jelas Andhyka, seharus­nya memiliki kebijakan yang kompre­hensif, termasuk proteksi harga agar pe­tani bergairah.

“Petani-petani di desa sekarang ber­pesan pada anak-anaknya untuk se­kolah yang tinggi saja, jangan menjadi petani. Ini menunjukkan mereka sudah putus asa bertani, hanya bisa dijual im­pas tanpa menghasilkan keuntungan yang berarti,” katanya.

Dia sangat menyayangkan kebijak­an yang justru kontradiksi dengan kon­tribusi sektor pertanian yang terbukti mampu tumbuh di tengah pandemi Co­vid-19, sehingga jadi bumper (penahan) ekonomi tidak jatuh lebih dalam.

Secara terpisah, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, dalam keterangan tertulis­nya menyatakan kenaikan HET pupuk bersubsidi itu berpotensi mendorong terjadinya krisis pangan, seperti yang di­khawatirkan Presiden Jokowi.

“Biaya produksi pasti meningkat, sedangkan di masa pandemi ini peme­nuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas nasional. Sebab itu, diharapkan ada kemudahan dari sisi harga maupun dalam penyaluran pupuk bersubsidi se­hingga tidak mengganggu pencapaian produksi pangan,” kata Evita.

Berdasarkan harga terbaru yang di­terbitkan Kementan melalui Permentan 49/2020 tentang alokasi dan HET pupuk bersubsidi tahun anggaran 2021, rata rata naik 300–450 rupiah per kilogram (kg). Urea misalnya naik dari 1.800 per kg menjadi 2.250 per kg. Pupuk SP36 juga naik dari 2.000 menjadi 2.400 ru­piah per kg, ZA naik dari 1.400 menjadi 1.700 rupiah per kg. Demikian juga pu­puk organik Granul naik dari 500 men­jadi 800 rupiah per kg. Hanya pupuk jen­is NPK yang harganya tetap 2.300 per kg.

“Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti jangan sampai terjadi krisis pa­ngan, misalnya kasus kedelai beberapa minggu lalu yang memicu produsen tempe berhenti produksi. Tapi di la­pangan kita melihat banyak kesulitan yang dihadapi para petani,” kata Evita.

Sementara itu, Pengamat Pertanian, Said Abdullah, mengatakan berapa pun harga pupuk subsidi, petani akan terus membelinya meskipun mereka harus mencari utangan ke rentenir atau meng­gadaikan lahannya. Bagi petani, yang penting pupuk itu ada, tidak peduli pe­ngeluaran mereka membengkak.

“Kebijakan ini akan membuat angka kemiskinan pada rumah tangga petani bakal meningkat karena bertambahnya pengeluaran untuk produksi. Sementara jika tidak beli pupuk, mereka tak akan bisa makan, sehingga terpaksa beli mes­ki dalam kondisi sulit,” kata Said.

Terpaksa Membeli

Pemerintah, kata Said, semestinya hadir membantu petani mendorong produksi, bukan justru mempersulit. Dia curiga, kenaikan HET hanya untuk membuat pemain pupuk subsidi sema­kin untung. “Tanpa kenaikan HET, me­reka sudah untung, bahkan yang ada malah pupuk subsidi yang dijual dengan harga nonsubsidi, namun petani terpak­sa beli karena tidak ada pilihan,” katanya.

Peneliti Sekolah Bisnis Institut Per­tanian Bogor (IPB), Raden Dikky In­drawan, mengatakan kenaikan itu kalau tidak diimbangi dengan hasil produksi, maka tentu membebani petani.

Direktur Pupuk dan Pestisida Ke­mentan, Muhammad Hatta, mengata­kan kenaikan itu karena harga pupuk subsidi tidak pernah naik sejak 2012 sementara biaya upah, harga bahan ba­kar, bahan baku serta biaya transportasi mengalami kenaikan. n SB/ers/E-9