TPBIS, Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi

JAKARTA - Untuk mencapai target peningkatan literasi masyarakat, diperlukan peningkatan kualitas fasilitas layanan perpustakaan. Transformasi perpustakaan sebagai ruang publik terbuka juga diperlukan, sehingga dapat menggeser mindset lama tentang perpustakaan. Salah satunya melalui program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS), yang sudah berjalan selama empat tahun.

Kepala Perpustakaan Nasional, Muhammad Syarif Bando, mengatakan jika program TPBIS ini menyasar masyarakat yang termarjinalkan, seperti masyarakat di daerah kumuh, masyarakat di daerah miskin, petani kecil, petambak kecil, buruh, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sampai ibu-ibu rumah tangga.

"Melalui program ini, masyarakat diberi pelatihan untuk meningkatkan skill melalui buku-buku terapan yang ada di perpustakaan," kata Syarif, dalam talkshow dengan tema TPBIS Solusi Cerdas Pemulihan Ekonomi pasca Pandemi, Kamis (13/4).

Ia juga melanjutkan, tujuan TPBIS diluncurkan adalah untuk menyelesaikan masalah diawali dari akar rumput. Sebab, ciri-ciri negara maju salah satunya mampu memberikan solusi dari permasalahan di tingkat paling bawah.

"Ini tidak relevan melekat pada siapa pun yang berposisi sebagai penyelenggara negara. Jadi, memang harus inklusif. Jika dahulu perpustakaan tradisional hanya mengumpulkan buku, dan menunggu masyarakat membaca, namun kini sudah berubah," katanya.

Abad ke-18 perpustakaan menjadi simbol bagi para bangsawan, dan penguasa. Maka perpustakaan di era modern bagaimana caranya bisa menjangkau masyarakat. Paling fundamental adalah tentang bagaimana menumbuhkan budaya baca.

"Jangan mengajak membaca kepada orang yang sedang lapar. Tapi, harus punya strategi bagaimana untuk melirik buku yang ada solusi jalan keluar dari masalah ekonomi, khususnya saat pandemi," kata Syarif.

Ia melanjutkan, dalam pelaksanaan program TPBIS ini, pihaknya tidak pernah memandu masyarakat untuk memilih keahlian tertentu. Perpustakaan justru menyesuaikan dengan pilihan ekonomi masyarakat yang dikehendaki sesuai dengan potensi yang ada.

"Kami akan berkontribusi untuk mengoptimalkan dengan seluruh kemampuan untuk memfasilitasi sumber informasi yang relevan," ucapnya.

Adapun mekanisme TPBIS, sambung Syarif, Perpusnas membuka ruang kepada pemerintah daerah mulai dari rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kepala desa/lurah hingga ke kepala daerah. TPBIS yang dijalankan di perpustakaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga desa/kelurahan dinilai efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat. TPBIS merupakan pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

"Pesan Bung Karno yakni berdiri di atas kaki sendiri, diawali dari imajinasi dengan membaca buku (terapan)," katanya.

Menurut Syarif, pelatihan dan peningkatan skill untuk masyarakat termarjinalkan ini sangat penting. Sebab, mereka selama ini miskin karena empat hal. Pertama, penguasaan ilmu pengetahuan yang kurang. Kedua, inovasi dan kreativitas yang minim. Ketiga, akses terhadap permodalan yang kurang. Keempat adalah kultur masyarakat yang lebih banyak bertutur dibanding membaca.

Adapun sejak 2018, program TPBIS telah melaksanakan pendampingan ke 34 provinsi. Selama hampir lima tahun berjalan, program TPBIS telah menyentuh lebih dari dua juta penerima manfaat, dari target awal sebanyak 100 ribu orang. Hal ini menunjukkan animo masyarakat yang besar, dan sudah banyak masyarakat yang merasakan manfaat positif program ini dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan.

Apalagi, TPBIS mampu menjadi penyelamat bagi jutaan orang yang mengikutim program ini di saat masa Pandemi Covid-19. Telah banyak orang yang beralih profesi, bahkan meningkatkan skill mereka, dan bangkit dari keterpurukan ekonomi. Perpusnas RI telah menargetkan mininal satu juta content creator dari seluruh Indonesia.