Tolak Desakan, Armenia Sebut Referendum Uni Eropa Tidak Masuk Akal

ISTANBUL - Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Senin (1/6), mendefinisikan isu penyelenggaraan referendum tentang kemungkinan penarikan negaranya dari Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dan keanggotaan Uni Eropa (EU) sebagai hal yang "tidak masuk akal."

Mengutip pernyataan dalam video yang diunggah di media sosial, kantor berita negara Armenia, Armenpress, melaporkan bahwa Pashinyan mengatakan Yerevan sedang dan akan terus bekerja dalam kerangka EAEU hingga saat di mana pilihan antara EAEU dan Uni Eropa "menjadi tak terhindarkan."

"Tentu saja, keputusan itu harus dibuat oleh rakyat Republik Armenia melalui referendum," katanya, dengan alasan saat ini tidak ada dasar untuk mengadakan pemungutan suara semacam itu karena integrasi Eropa belum berada pada tahap di mana pilihan yang jelas dapat disampaikan.

Pashinyan mengatakan mengadakan referendum apa pun tentang topik tersebut akan "tidak masuk akal" sampai Armenia secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa atau hampir memperoleh status kandidat.

"Saat ini, pilihan itu bersifat teoritis, dan mengajukan pilihan teoritis ke referendum tentu saja tidak terlalu masuk akal atau dibenarkan," tambahnya.

"Oleh karena itu, kami akan terus bekerja dengan tenang dan mantap, tanpa perselisihan, di dalam Uni Ekonomi Eurasia, dan saya yakin bahwa kita masih memiliki potensi ke arah ini, yang akan kita manfaatkan dalam waktu dekat," katanya.

Pernyataan Pashinyan muncul ketika para pemimpin negara anggota EAEU menyuarakan perlunya referendum "sesegera mungkin" di Armenia mengenai aksesi negara tersebut ke Uni Eropa atau keanggotaan berkelanjutan di EAEU dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Minggu.

"Kami sepakat mengenai perlunya mengadakan referendum nasional sesegera mungkin di Republik Armenia mengenai aksesi ke Uni Eropa atau keanggotaan berkelanjutan di Uni Ekonomi Eurasia," menurut pernyataan tersebut.

EAEU terdiri dari Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, dan Rusia. EAEU didirikan pada 2015 atas inisiatif Kazakhstan untuk menjaga hubungan ekonomi di kawasan Eurasia.

Namun, isu orientasi geopolitik Armenia telah menjadi sumber ketegangan yang semakin meningkat di dalam blok yang dipimpin Moskow dalam beberapa bulan terakhir, menyusul peningkatan keterlibatan Yerevan dengan Uni Eropa dan pengesahan undang-undang yang meluncurkan proses yang bertujuan untuk aksesi Uni Eropa pada awal tahun lalu.

Para pejabat Russia telah berulang kali memperingatkan bahwa keanggotaan di Uni Eropa dan EAEU tidak kompatibel, sementara otoritas Armenia tetap menyatakan bahwa mereka bermaksud untuk mempertahankan kerja sama di dalam EAEU sambil memperluas hubungan dengan Eropa.