Tidak Terserap, Penarikan Utang untuk Biayai Defisit Malah Makin Bebani APBN

JAKARTA - Pemerintah dalam mendesain kebijakan fiskal melalui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diharapkan membuat perhitungan yang cermat. Kecermatan membuat proyeksi itu agar kredibilitas pemerintah tetap terjaga.

Dari sisi keuangan negara pun bisa lebih efisien karena membuat penganggaran, terutama penarikan utang untuk membiayai defisit betul-betul terserap ke kegiatan yang produktif. Bukan sebaliknya, utang sudah ditarik untuk membiayai program, tetapi tidak terserap sehingga membebani keuangan negara terutama pembayaran bunga dari pinjaman itu.

Demikian disampaikan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Atmajaya Jakarta, YB. Suhartoko, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang menyatakan defisit APBN mencapai 35 triliun rupiah (0,17 persen dari PDB) per 12 Desember 2023 karena realisasi belanja negara lebih besar dari realisasi pendapatan negara. Defisit tersebut masih jauh dari proyeksi pemerintah hingga akhir tahun yang didesain sebesar 598,2 triliun rupiah atau 2,8 persen dari PDB.

Suhartoko menegaskan defisit yang lebih rendah dibandingkan dengan desain defisit menunjukkan daya dorong kepada pertumbuhan ekonomi melemah. Persoalannya yang harus dilihat, apakah penurunan defisit itu disengaja atau karena ketidakmampuan dalam pencapaian. "Nampaknya kemungkinan yang kedua lebih realistis," ungkapnya.

Ketidakmampuan mencapai desain defisit, jelas Suhartoko, sangat klasik, yaitu realisasi anggaran yang tertumpuk pada bulan Oktober dan sesudahnya. Ini sudah bertahun-tahun selalu terjadi. "Ini menandakan kebijakan fiskal seperti tidak terencana dengan baik dan tentu saja dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi sulit diharapkan," katanya.
Halaman Selanjutnya....