Terobosan DKI Sekarang Lebih Baik

JAKARTA - Terobosan-terobosan yang dilakukan penjabat gubernur DKI sekarang jauh lebih bagus daripada gubernur sebelumnya. Penilaian ini datang dari Bendahara Perkumpulan Pemuda Cinta Tanah Air (PITA), Deni Martanti, Sabtu (20/5).

Deni menyebutkan kinerja Pj Gubernur DKI Jakarta,Heru Budi Hartono, tidak bisa disamakan dengan kinerja gubernur sebelumnya, AniesBaswedan. "Mengukur kinerja Heru tidak bisa disamakan dengan mengukur kinerja Gubernur yang diusung oleh partai politik. Heru datang ke DKI sebagai penjabat gubernur sehingga sendirian," kata Deni Martanti.

Deni juga menjelaskan terobosan-terobosan Heru lebih bagus dibanding gubernur sebelumnya.

"Jadi sebetulnya dalam enam bulan dengan berbagai terobosan Heru seperti reformasi birokrasi, infrastruktur banjir, mengoptimalkan transportasi publik itu cukup bagus," katanya.

Deni menyebutkan kejanggalan APBD DKI seperti adanya anggaran kopong, kelebihan bayar dan lain-lain sudah menjadi tradisi sejak era gubernur sebelumnya. "Kita bicara perencanaan anggaran 2023 ya. Kita bisa bayangkan bagaimana Heru berjibaku sendirian menghadapi iklim politik yang saat itu masih dilingkari sisa-sisa kekuasaan Anies," jelasnya.

Sehingga tampaknya Heru menghadapi suasana politik DPRD yang mungkin masih menggunakan tradisi lama. Ketika disinggung soal pernyataan Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli, mengenai evaluasi Heru oleh Kemendagri yang dianggapnya tidak mengikuti Rencana Pembangunan Daerah (RPD), Deni mengaku tak heran kalau yang menyampaikan adalah PKS.

"Kalau PKS yang ngomong, ya pahamlah ya posisinya di mana. Sekali-kali ayo kita kaji pikiran Heru. MisalnyaKepgub 292/2023 aja dulu, biar kita semua tahu arah Heru itu sejalan dengan RPD," katanya.

Sebelumnya, Taufik menyampaikan yang dilakukan Heru saat ini sangat bertolak belakang dengan yang telah dikerjakan Anies Baswedan selama lima tahun menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta itu membandingkan dengan era Anies Baswedan saat memimpin yang memaparkan programnya dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026. "Tapi kemudian yang saya lihat, Pj Gubernur sekarang enggan untuk memakainya. Harusnya gampang saja, ikuti yang sudah dibuat lima tahun sebelumnya. Itu sudah bagus. Kalau itu dibuat, selesai," kata Taufik.