Terlalu Optimistis, APBN Belum Perhitungkan Faktor Eksternal

JAKARTA - DPR dalam rapat paripurna di Jakarta, Kamis (21/9), menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

Ketua DPR, Puan Maharani, yang memimpin sidang paripurna mengatakan dalam UU APBN 2024, pemerintah dan DPR RI menyepakati asumsi dasar makro di mana pertumbuhan ekonomi ditetapkan 5,2 persen, inflasi 2,8 persen, nilai tukar rupiah 15.000 rupiah per dollar AS, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun sebesar 6,7 persen, harga minyak mentah (ICP) 82 dollar AS per barel, serta lifting minyak 635 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,033 juta barel setara minyak per hari.

Selain asumsi makro juga disepakati sasaran indikator pembangunan 2024, yang meliputi tingkat kemiskinan 6,5 persen hingga 7,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,0 persen hingga 5,7 persen, tingkat kemiskinan ekstrem 0 persen hingga 1 persen, rasio gini 0,374 hingga 0,3777, Indeks Pembangunan Manusia 73,99 hingga 74,02, nilai tukar petani 105 hingga 108, serta nilai tukar nelayan 107 hingga 110.

Pendapatan negara dalam APBN tahun 2024 direncanakan sebesar 2.802,3 triliun rupiah, yang bersumber dari penerimaan perpajakan 2.309,9 triliun rupiah dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar 492,0 triliun rupiah.

Sementara itu, belanja negara dalam APBN Tahun 2024 direncanakan sebesar 3.325,1 triliun rupiah, yang dialokasikan melalui belanja pemerintah pusat 2.467,5 triliun rupiah serta transfer ke daerah sebesar 857,6 triliun rupiah.
Halaman Selanjutnya....