Tata Kelola SPPG Polri Layak Jadi Acuan Nasional

JAKARTA  – Analis Intelijen dan Keamanan, Ngasiman Joyonegoro, memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Polri dalam menyelenggarakan pelayanan publik, khususnya dalam pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). 

Menurutnya, tata kelola SPPG Polri yang dinilai maksimal ini layak dijadikan acuan nasional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Ngasiman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, 672 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia, dengan target ke depan mencapai 1.000 hingga 1.500 unit. 

Ia menekankan bahwa semua dapur SPPG Polri telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional.

"Pengelolaan SPPG Polri ini sangat maksimal. Dari sisi manajemen, sangat rapi, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pengawasan gizinya," ujar Ngasiman bebeapa waktu lalu.

Untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan yang disajikan, setiap dapur SPPG Polri wajib melewati serangkaian uji laboratorium. 

Uji tersebut meliputi uji formalin, uji boraks, uji pewarna berbahaya, dan uji biologi.

"Jaminan keamanan dan kualitas ini penting. Makanan yang disajikan harus aman dan bergizi. Polri telah melengkapi setiap dapur SPPG dengan uji laboratorium untuk memastikan hal ini," tambahnya.

Ngasiman Joyonegoro menilai bahwa SPPG Polri membuktikan bahwa program sosial dapat dikelola secara profesional dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

"Model pelayanan publik yang diterapkan Polri ini sangat layak dijadikan contoh nasional karena transparan, terukur, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat," tegasnya. 

"Hal ini bisa jadi model, di mana Polri membuktikan program sosial bisa dikelola profesional," tutup Ngasiman.