Tak Mau Stok Daging Terganggu Jelang Ramadan, Kementan Perketat Pengendalian Penyakit Hewan

JAKARTA – Pengendalian penyakit hewan ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H menjadi langkah krusial untuk menjaga stabilitas pasokan pangan sekaligus melindungi kesehatan masyarakat.

Lonjakan permintaan daging pada periode ini meningkatkan risiko peredaran ternak tidak sehat jika pengawasan melemah. Selain berpotensi menekan kepercayaan konsumen, wabah penyakit ternak juga dapat mengganggu rantai pasok dan memicu kenaikan harga.

Karena itu, penguatan biosekuriti, pemeriksaan lalu lintas ternak, serta edukasi peternak menjadi strategi penting agar ketersediaan protein hewani tetap aman, harga terkendali, dan momentum konsumsi hari besar keagamaan dapat berjalan tanpa gangguan.

Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat pengendalian penyakit hewan ternak menjelang Ramadhan dan Idul Fitri 1447 H, dengan meningkatkan kesiapsiagaan nasional, koordinasi lintas wilayah, serta penguatan deteksi dini guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular strategis.

"Kami memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi penyakit hewan menular strategis atau PHMS melalui koordinasi lintas wilayah dan penguatan deteksi dini, khususnya menjelang meningkatnya lalu lintas ternak pada Hari Besar Keagamaan Nasional Ramadhan dan Idul Fitri," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Agung Suganda dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/2).

Dia menyampaikan langkah itu sangat krusial untuk mencegah kerugian ekonomi serta menjaga pasokan pangan asal ternak tetap aman dan stabil bagi masyarakat.

Agung menegaskan pengalaman kejadian penyakit hewan sebelumnya menjadi pelajaran penting agar pengendalian dilakukan secara terencana, terpadu dan berbasis kewaspadaan.

“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Jika ada kasus, harus cepat ditemukan dan segera dikendalikan agar tidak meluas,” ujar Agung.

Menurut Agung, pemerintah telah menyiapkan langkah konkret pada tahun 2026 melalui alokasi vaksin, obat, dan sarana pendukung pengendalian penyakit, termasuk vaksin Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

Namun demikian, ia menekankan keberhasilan pengendalian tidak hanya bergantung pada besaran anggaran, melainkan pada kedisiplinan pelaksanaan di lapangan, terutama vaksinasi dan penerapan biosekuriti oleh seluruh pihak.

Agung mengungkapkan perhatian Komisi IV DPR RI terhadap isu PHMS menunjukkan pentingnya kesehatan hewan dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Hal tersebut tercermin dari kunjungan kerja spesifik Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI ke Balai Besar Veteriner Wates yang secara khusus membahas pengendalian PHMS, dengan PMK sebagai salah satu penyakit utama yang menjadi perhatian.

“Alhamdulillah, respons Ketua dan Anggota Komisi IV DPR RI sangat luar biasa dan siap mendukung anggaran yang dibutuhkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk pengendalian PHMS,” ungkapnya.

Meski mendapat dukungan anggaran, Agung menegaskan pengelolaannya harus tetap dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Setiap alokasi anggaran harus memiliki kejelasan manfaat dan peruntukan.