Spanyol: Penyerbuan Kedubes Meksiko di Ekuador Langgar Konvensi Wina

MOSKWA - Kementerian Luar Negeri Spanyol, pada Minggu (7/4), menyebut penyerbuan Kedutaan Meksiko di Ekuador oleh polisi setempat sebagai pelanggaran terhadap Konvensi Wina tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik. Kemenlu Spanyol juga menyerukan perlunya rekonsiliasi antara Mexico City dan Quito.

Sebelumnya, pada Jumat malam (5/4) hingga Sabtu (6/4), polisi Ekuador menyerbu masuk ke dalam kompleks Kedubes Meksiko di Quito dengan menggunakan kendaraan bersenjata untuk menangkap Glas, yang telah lama berlindung di sana, menurut laporan sejumlah media.

Menyusul peristiwa itu, Mexico City memutuskan hubungan diplomatik dengan Quito.

"Penerobosan secara paksa ke Kedutaan Besar Meksiko di Quito merupakan pelanggaran terhadap Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik tahun 1961. Kami menyerukan penghormatan terhadap hukum internasional dan keharmonisan antara Meksiko dan Ekuador, negara saudara Spanyol dan anggota Komunitas Ibero-Amerika," kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.

Seperti dikutip dari Antara, Glas sebelumnya menjalani hukuman lima tahun penjara karena suap dan konspirasi kriminal sebelum dibebaskan pada akhir 2022.

Namun, pada Desember 2023, ia dijatuhi hukuman enam tahun penjara lagi dalam kasus korupsi yang melibatkan perusahaan konstruksi Brasil Odebrecht, yang saat ini dikenal sebagai Novonor.

Suaka Politik

Glas berlindung di Kedubes Meksiko pada bulan yang sama, sebelum surat perintah resmi penangkapannya dikeluarkan. Pada 5 April 2024, Meksiko memutuskan memberikan suaka politik kepada Glas. Ekuador menyebut keputusan Meksiko itu ilegal dan menuntut ekstradisi sang politisi.

Sementara itu, Kedutaan Besar Meksiko di Ekuador mengevakuasi seluruh pegawainya dan berhenti beroperasi tanpa batas waktu setelah mantan Wakil Presiden Ekuador, Jorge Glas, ditangkap di kompleks kedutaan itu.

Menyusul peristiwa itu, Mexico City memutuskan hubungan diplomatik dengan Quito, seraya mengatakan beberapa diplomat Meksiko terluka akibat penyerbuan tersebut.

Meksiko berjanji akan mengajukan banding ke Mahkamah Internasional PBB dan mendesak pengadilan tersebut untuk mengutuk tindakan pemerintah kuador.