Terlibat Skandal Korupsi, Mantan Panglima AD Malaysia dan Istrinya Didakwa Terima Uang Rp8,7 Miliar

KUALA LUMPUR - Mantan Panglima Angkatan Darat Malaysia dan istrinya didakwa dengan pasal pencucian uang pada hari Kamis (22/1) dalam kasus proyek pengadaan militer.

Kasus tersebut bermula dari penyelidikan korupsi besar-besaran terhadap proyek pengadaan militer yang juga menjerat perwira tinggi lainnya.

Muhammad Hafizuddeain Jantan (57) dan istrinya Salwani Anuar (26) mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang terkait dengan uang haram Rp2,1 juta (Rp8,7 miliar) yang diduga mereka terima.

Lembaga pertahanan negara ini telah menjadi fokus penyelidikan Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC), setelah serangkaian kontroversi yang menuduh adanya suap untuk perwira berpangkat tinggi.

Hafizuddeain diberhentikan sementara pada bulan Desember 2025, dan MACC membuka penyelidikan yang mencakup penggerebekan di beberapa perusahaan dan pembekuan rekening bank yang terkait dengan pasangan tersebut. Ia pensiun pada 1 Januari 2026.

Penyelidikan tersebut juga menyebabkan penangkapan beberapa perwira militer tinggi lainnya.

Jaksa penuntut mengatakan Hafizuddeain menerima hasil dari kegiatan ilegal senilai 2,122 juta ringgit (Rp8,7 miliar) antara Februari 2024 dan November tahun lalu, yang dibayarkan ke rekening banknya.

Istrinya, Salwani, dituduh menerima 77.000 ringgit (Rp321,5 juta) yang dibayarkan ke rekening milik perusahaan yang dikendalikannya.

Keduanya dibebaskan dengan jaminan, tetapi diperintahkan untuk menyerahkan paspor mereka dan melapor ke MACC sebulan sekali selama kasus tersebut masih berlangsung.

Setiap dakwaan pencucian uang dapat dihukum hingga 15 tahun penjara dan denda lima kali nilai dana ilegal atau 5 juta ringgit (Rp20,8 miliar), mana pun yang lebih tinggi.

Pada hari Jumat (23/1), Hafizuddeain akan menghadapi dua dakwaan tambahan di pengadilan di Shah Alam, di luar Kuala Lumpur.

Sementara itu, Salwani juga akan menghadapi dakwaan tambahan berdasarkan undang-undang yang sama di negara bagian Terengganu di timur laut pada Senin (26/1) depan.

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pekan lalu memerintahkan pembekuan sementara segera atas semua keputusan pengadaan oleh kepolisian dan angkatan bersenjata Malaysia untuk memastikan kepatuhan penuh terhadap prosedur.

Media lokal melaporkan MACC sedang menyelidiki pemilik 26 perusahaan yang terkait dengan proyek pengadaan militer, dengan mengatakan beberapa perusahaan telah berulang kali mendapatkan kontrak bernilai tinggi antara tahun 2023 hingga 2025.