Solusi Hukum Warga Kepulauan Seribu

JAKARTA - Warga kurang mampu yang tinggal di Kepulauan Seribu akan diberi bantuan hukum jika terjadi masalah yuridis. Saat ini Pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu tengah membahas tata cara pemberian bantuan hukum bagi mereka. Bantuan termasuk untuk mengakses layanan gratis dari 41 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) di Jakarta yang terakreditasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

"Kegiatan ini akan mewujudkan asas pemerataan sekaligus membantu masyarakat kurang mampu mendapatkan akses keadilan. Sehingga jika ada kendala hukum, kita siapkan salurannya," kata Wakil Bupati Kepulauan Seribu, M Fadjar Churniawan, saat diskusi kelompok di Jakarta Utara, Senin.

Dalam pembahasan tersebut disebutkan bahwa permohonan bantuan hukum dapat diajukan secara tertulis atau lisan. Warga diminta melampirkan identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan. Lampirkan juga surat keterangan tidak mampu dan dokumen terkait pokok perkara.

Pemberi bantuan hukum (PBH) membantu warga dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai dengan domisili PBH. Ini terutama jika pemohon tidak memiliki kartu identitas wilayah Jakarta.

Sedangkan apabila tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, pemohon bantuan hukum dapat melampirkan satu dari sejumlah dokumen pengganti. Misalnya, Kartu Peserta Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Bantuan Langsung Tunai, Kartu Program Keluarga Harapan, dan Kartu Beras Miskin.
Halaman Selanjutnya....