SETARA Institute-INFID Berikan Tujuh Rekomendasi terkait HAM

JAKARTA - Lembaga SETARA Institute bersama INFID memberikan tujuh rekomendasi mengenai hak asasi manusia (HAM); di antaranya dua untuk pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yang masa pemerintahannya tersisa kurang dari setahun, dan lima rekomendasi untuk pemerintahan baru.

"Untuk Pak Jokowi, saya kira salah satu yang bisa didesak adalah akselerasi ratifikasi dua konvensi. Satu tentang anti penghilangan paksa dan yang lain adalah konvensi anti penyiksaan," kata Direktur Eksekutif SETARA Institute Halili Hasan di Kawasan Menteng, Jakarta, Minggu (10/12).

Halili mengatakan bahwa saat ini sudah ada upaya serius untuk meratifikasi. Bahkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Ratifikasi Konvensi Anti Penghilangan Paksa sudah ada, tetapi kata dia, masih terhambat karena diduga terdapat faktor politik.

"Kemudian yang kedua tentu saja kami mendorong di sisa periode pemerintahan Jokowi yang tidak sampai setahun ini agar pemerintahan ini bisa meninggalkan warisan di bidang HAM dengan optimal," katanya.

Halili menyebut caranya adalah dengan menghentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) karena menyebabkan terjadinya baku hantam dengan rakyat, bukan kemakmuran. Selain itu, lanjut dia, melakukan penegakan yudisial atas pelanggaran HAM berat masa lalu, termasuk pengungkapan kasus Munir.
Halaman Selanjutnya....