Tugas TNI Jaga NKRI Tak Bertentangan dengan Pemajuan HAM

JAKARTA - Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyebut MoU yang diteken oleh Komnas HAM dan Mabes TNI menunjukkan tugas dan fungsi TNI menjaga kedaulatan negara tak bertentangan dengan upaya pemajuan dan perlindungan HAM.

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, meneken nota kesepahaman kerja sama (MoU) tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI.

"Jadi, tidak bertentangan antara tugas pertahanan keamanan dengan HAM selama itu dilaksanakan sesuai hukum, baik hukum nasional maupun internasional yang sudah diratifikasi oleh Indonesia," kata Ketua Komnas HAM saat jumpa pers di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (28/10).

Dia juga menegaskan nota kesepahaman itu juga menunjukkan sinergi tugas dan fungsi dua lembaga, yaitu Komnas HAM yang bertugas memajukan dan menegakkan HAM serta tugas TNI menjaga kedaulatan NKRI.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI menegaskan komitmen TNI menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Dia juga menyebut TNI juga telah memasukkan materi mengenai HAM dalam kurikulum pendidikannya, serta rutin memberikan penyuluhan mengenai HAM kepada para prajurit yang akan menjalankan tugas operasi.

"Dalam MoU dituliskan adanya tukar-menukar informasi, data, di mana prajurit di daerah operasi, kalau ada pelanggaran HAM atau semacam-nya diinformasikan ke petugas HAM, yaitu Kababinkum atau Asops yang berkoordinasi dengan staf di Komnas HAM," tutur Panglima TNI.

Teken Mou

Seperti diketahui, Mabes TNI dan Komnas HAM meneken nota kesepahaman kerja sama (MoU) tentang pemajuan dan perlindungan HAM di lingkungan TNI.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro selepas menandatangani dokumen kerja sama itu bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin, menjelaskan ruang lingkup MoU mencakup kerja sama bidang pendidikan, pelatihan, penyuluhan HAM, pengkajian dan penelitian HAM, serta pertukaran data terbatas terkait pengaduan masyarakat.

"Ini pertama kalinya Komnas HAM dan TNI memiliki nota kesepahaman, dan tentu saja nanti akan ada kegiatan-kegiatan yang dirumuskan dalam perjanjian kerja sama atau rencana kegiatan yang lebih rinci apakah itu pelatihan, pengkajian, termasuk koordinasi mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi di dalam masyarakat," kata Ketua Komnas HAM menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers selepas upacara penandatanganan MoU.

Dalam kesempatan yang sama, Panglima TNI menjelaskan TNI sejak lama berkomitmen memajukan dan melindungi HAM sehingga adanya MoU itu bakal memperkuat upaya TNI yang telah berjalan.

"TNI sudah ada kurikulum tentang HAM bagi prajurit yang baru memasuki TNI seperti jenjang tamtama, bintara, perwira akademi, dan perwira karier itu dalam kurikulum pendidikannya, kemudian juga bagi prajurit yang akan melakukan tugas operasi diberikan penyuluhan HAM oleh Babinkum atau personel HAM," kata Panglima TNI.

Dia menegaskan TNI terus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

"(MoU) ini untuk memperlihatkan kepada masyarakat Indonesia dan juga kementerian/lembaga terkait bahwa TNI dan Komnas HAM adalah sama-sama lembaga negara yang menjalankan mandat konstitusi dan undang-undang," kata Ketua Komnas HAM.