Restrukturisasi Kredit Covid-19 Berakhir

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan kebijakan stimulus restrukturisasi kredit perbankan untuk dampak Covid-19 berakhir pada 31 Maret 2024. Berakhirnya kebijakan tersebut konsisten dengan pencabutan status pandemi Covid-19 oleh pemerintah pada Juni 2023 serta mempertimbangkan perekonomian Indonesia yang pulih dari dampak pandemi, termasuk kondisi sektor riil.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, di Jakarta, Minggu (31/3), menyatakan OJK menilai kondisi perbankan Indonesia saat ini memiliki daya tahan yang kuat dalam menghadapi dinamika perekonomian dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat, likuiditas yang memadai, dan manajemen risiko yang baik. "Karenanya, industri perbankan dinilai siap menghadapi berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit Covid-19," ujarnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mencatat penggunaan stimulus restrukturisasi kredit Covid-19 mencapai 830,2 triliun rupiah sejak kebijakan tersebut direalisasikan pada 2020 hingga berakhir pada 31 Maret 2024. Stimulus tersebut diberikan kepada 6,68 juta debitur sejak Oktober 2020, angka tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

Dian mengatakan sebanyak 75 persen dari total debitur penerima stimulus adalah segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), atau sebanyak 4,96 juta debitur dengan total outstanding 348,8 triliun rupiah. Sejalan dengan pemulihan ekonomi yang terjadi, tren kredit restrukturisasi terus turun, baik dari sisi outstanding maupun jumlah debitur.

Pada Januari 2024, outstanding kredit restrukturisasi Covid-19 turun signifikan menjadi sebesar 251,2 triliun rupiah yang diberikan kepada 977 ribu debitur. Dalam menghadapi berakhirnya kebijakan stimulus Covid-19, OJK telah mempertimbangkan seluruh aspek secara mendalam, yaitu dengan melihat kesiapan industri perbankan, kondisi ekonomi secara makro dan sektoral, serta menjaga kepatuhan terhadap standar internasional.
Halaman Selanjutnya....