PUPR Ajukan Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 Triliun

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajukan tambahan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sekitar 7-8 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan digunakan untuk persiapan pengembangan lahan bagi investor di IKN.

"Angka ini merupakan tambahan baru karena Pak Presiden meminta tanah untuk investor dipersiapkan," ungkap Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata di Jakarta, Selasa (21/3).

Kendati demikian, dia menjelaskan permintaan tersebut belum difinalkan lantaran terdapat kemungkinan kenaikan jumlah tambahan anggaran.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8), menyebutkan alokasi anggaran pembangunan ibu kota negara (IKN) mencapai 23,6 triliun rupiah pada 2023.

"Pada 2023, alokasi anggaran IKN dimasukkan pagunya ke dalam kementerian/lembaga, antara lain Kementerian Perencanaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri, dan Kementerian Investasi," kata Suharso.
Halaman Selanjutnya....