Politik Identitas Sudah Mulai Ditinggalkan Masyarakat

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti Dr. Trubus Rahardiansyah menilai saat ini politik identitas dalam penggiringan opini mulai ditinggalkan masyarakat, terutama generasi Z, karena mereka lebih tertarik pada isu stabilitas ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya.

Trubus mengatakan politik identitas, khususnya yang memanfaatkan agama untuk penggiringan opini, nampaknya tidak mendapatkan panggung sebesar di tahun-tahun sebelumnya. "Karena stabilitas menjadi utama di masyarakat kita, akhirnya isu tentang politik identitas itu tidak laku," kata Trubus dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (28/8).

Trubus berpendapat bahwa masyarakat saat ini jauh lebih tahan terhadap isu intoleransi, radikalisme, hingga terorisme, karena mereka lebih fokus pada isu stabilitas ekonomi yang langsung dirasakan dampaknya.

Selain itu, lanjut Trubus, partai-partai yang selama ini mengusung politik identitas pun mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya, karena masyarakat semakin melihat dari kebaikan apa yang dihasilkan partai tersebut, bukan semata-mata kesamaan dengan partai mana yang didukung.

"Saya berharap agar masyarakat Indonesia semakin dewasa dalam menanggapi isu-isu primordialisme dan sektarianisme, serta menjauhi anarkisme dalam menyatakan pendapatnya," katanya.

Pemetaan Kerawanan

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI berkoordinasi dengan stakeholder atau pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah daerah, aparat kepolisian, aparat TNI, serta aparat keamanan lainnya terkait hasil dari pemetaan kerawanan sebagai langkah mitigasi.

"Kami akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait untuk memastikan agar ada mitigasi jika ada keamanan yang terganggu," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja setelah peluncuran "Pemetaan Kerawanan Pemilihan Serentak 2024" di Jakarta, Senin (26/8).

Bagja telah mengungkapkan terdapat lima provinsi dengan tingkat kerawanan yang tinggi, seperti Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, serta Jawa Timur.

Bagja menjelaskan bahwa skor dari kelima provinsi tersebut tergolong tinggi karena memenuhi empat dimensi indikator kerawanan pemilu, yakni dimensi sosial politik, dimensi pencalonan (kontestasi), dimensi kampanye (penyelenggaraan pemilu dan kontestasi), serta dimensi pungut hitung (penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi).

Sementara itu, bakal calon gubernur (bacagub) DKI Jakarta Ridwan Kamil menyatakan kesiapannya untuk melayani kebutuhan masyarakat jika nantinya terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2024.

"Kalau ternyata yang cocok kami di tanggal 27 November, ya Alhamdulillah kami akan melayani masyarakat sepenuh hati karena pada dasarnya kami ini pelayan masyarakat," kata Ridwan Kamil di Kawasan Kramat, Jakarta Pusat, Rabu.

Di Jawa Tengah, PDI Perjuangan mendaftarkan pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi dengan berbekal 5,2 juta suara sah, sedangkan gabungan sembilan partai politik mendaftarkan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen dengan berbekal 13,7 juta suara sah hasil Pemilu 2024.

Di Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak akan bertarung dengan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Khakim yang diusung PKB. Adapun PDIP dikabarkan bakal mengusung Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan wakilnya masih digodok.