Pesan Sultan HB X pada Sekda Baru DIY, Beny Suharsono

YOGYAKARTA - Peran sekretaris daerah sangat sentral karena menteri membantu gubernur menyusun kebijakan, dan merusak hubungan kerja dengan aparatur di tangga bawah.Oleh karena itu, pengangkatan Sekda DIY wajib berdasarkan pertimbangan kemampuan, kepercayaan dan akuntabilitas pejabat tersebut.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57/TPA tahun 2023, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X melantik Beny Suharsono menjadi Sekda DIY pada Senin (22/05) di Bangsal Kepatihan, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta.Sekretaris Daerah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dalam struktur kepegawaian Pemda DIY.Sekda juga berperan sebagai Pembina ASN, menggantikan posisi Kepala Daerah.

Sekda menurut Sri Sultan wajib bertindak sebagai komunikator pemerintah, untuk mencerminkan kebijakan Pemda DIY.Sekda DIY perlu memiliki kearifan dengan turut menyemai nilai-nilai budaya dan Keistimewaan Yogyakarta.Sekda juga harus berperan dalam mengakselerasi pembangunan, antara lain aktif dalam koordinasi Proyek Strategis Nasional, pembangunan wilayah Jogja Bagian Selatan, serta berbagai infrastruktur pembangunan pemerintah daerah demi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat DIY.

"RPJPD 2005-2025 memberikan tekanan prioritas pada pentingnya pemberian pendampingan, subsidi, dan investasi yang lebih besar dalam upaya merealisasi skema Jogja Menghadap ke Selatan.Pemenuhan hak-hak dasar bagi penduduk miskin melalui peningkatan pemenuhan pelayanan kesehatan, pendidikan, budaya, ekonomi, dan infrastruktur juga menjadi urgensi," kata Sri Sultan.

Sekda terlantik menurut Sri Sultan harus mampu mewujudkan Panca Mulia.Tentunya harus didukung dengan bukti dan parameter yang jelas, mulai dari pemilihan variabel, indikator dan metode pengukuranhasilyang tepat.Outcome yang diharapkan setidaknya mencakup semakin kecil tingkat kemiskinan, kualitas SDM Yogyakarta yang dapat diandalkan, lingkungan hidup yang lebih baik, aman dan tenteram, kehidupan ekonomi yang layak, mengecilnya ketimpangan antar kelas sosial dan antar wilayah, dan Good-governance pada berbagaitingkatan.
Halaman Selanjutnya....