Pengamat Pendidikan: Peningkatan Peringkat PISA Bukan Target yang Harus Dicapai Pemerintah

JAKARTA - Pengamat pendidikan, Indra Charismiadji, menilai peningkatan peringkat Indonesia dalam Programme for International Student Assessment (PISA) tahun 2022 bukan target yang mesti dicapai pemerintah. Menurutnya, peningkatan skor di tiap kategori literasi yaitu membaca, matematika atau numerasi, dan sains yang menjadi target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

"Peringkat Itu tidak menjadi target RPJMN, target pemerintah, tapi skornya," ujar Indra, kepada Koran Jakarta, Rabu (6/12).

Dia menerangkan, target skor PISA dalam RPJMN untuk Literasi Membaca yaitu 396, Literasi Matematika 379, dan Literasi Sains 402. Target tersebut tidak tercapai, bahkan skor Indonesia dalam PISA 2022 lebih kecil dari PISA 2018.

Indra menambahkan, penurunan skor Indonesia meski di atas rata-rata internasional bukan sebuah prestasi. Dia mencontohkan, Finlandia meski mengalami penurunan dua kali lipat dari Indonesia, tapi secara nilai jauh di atas Indonesia.

"Ini ada kenaikan peringkat, penurunannya tidak setajam rata-rata dunia, nggak begitu. Karena yang di atas itu memang turun, tetapi nilai mereka sudah jauh di atas," jelasnya.

Sebagai informasi, hasil PISA 2022 menunjukkan Indonesia mengalami penurunan skor dari PISA 2022, tapi secara peringkat naik 5-6 posisi di tiap kategori literasi. Untuk Literasi Membaca skornya dari 371 menjadi 359 atau turun 12 poin dari PISA 2018, Literasi Matematika skornya 379 menjadi 366 atau turun 13 poin, dan Literasi Sains skornya 396 menjadi 359 atau turun 12 poin.

Asesmen Pendidikan

Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), Anindito Aditomo, mengatakan, berdasarkan data PISA selama 20 tahun terakhir menunjukkan sistem pendidikan Indonesia tidak banyak berubah dari sisi kualitas pembelajaran. Secara akses pendidikan sudah bertambah, tapi baru sepertiga murid yang memenuhi standar minumum internasional dalam hal literasi.

"Ini adalah sebuah krisis sudah lama terjadi, diperparah Pandemi Covid-19 dan krisis belajar ini jadi landasan penting bagi Kemendikbudristek untuk berfokus pada peningkatan kompetensi dasar dan karakter murid dalam Merdeka Belajar," katanya.

Dia menambahkan, keikutsertaan Indonesia dalam PISA 2022 agar menjadi ukuran dampak pandemi dan evaluasi terhadap berbagai program serta kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak pandemi di bidang pendidikan. Termasuk penyederhanaan materi pada Kurikulum Darurat.

"Ini mencerminkan komitmen Kemendikbudristek untuk menggunakan data, terutama data tentang kualitas pembelajaran sebagai umpan balik bagi kebijakan kita dan program-program pendidikan di Indonesia," ucapnya.

Dia menekankan, PISA sebagai asesmen pendidikan memiliki keterbatasan, misalnya hanya diadakan 3-4 tahun dan hanya menunjukkan potret secara nasional. Untuk melengkapi PISA, Indonesia menerapkan Asesmen Nasional (AN) sejak tahun 2021 yang menurutnya lebih lengkap dan jangkauan lebih komprehensif menjangkau semua sekolah dan semua jenjang.

"Hasil AN ini kita sampaikan kepada sekolah dan Pemerintah Daerah melalui platform Rapor Pendidikan dan di tingkat nasional kita menggunakan untuk evaluasi program Merdeka Belajar seperti implementasi Kurikulum Merdeka," terangnya.