Pemprov Malut Gelar Gerakan Pangan Murah untuk Tekan Inflasi Jelang Idul Fitri 2026

TERNATE - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara (Malut) bergerak cepat menjaga stabilitas harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 Hijriah melalui Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Gebyar Pasar Murah.

"Saya menegaskan bahwa program ini adalah wujud nyata kehadiran negara bagi masyarakat yang sedang menjalankan ibadah puasa hingga merayakan Idul Fitri 1447 Hijriah nanti," kata Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda saat membuka kegiatan GPM dan Gebyar Pasar Murah yang dipusatkan di Kampong Ramadan, Taman Sultan Tidore, Senin (2/3). 

​Langkah strategis yang diinisiasi oleh Dinas Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) itu, menurut dia, bertujuan untuk mengendalikan laju inflasi daerah dan memastikan keterjangkauan daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan harga kebutuhan pokok.

​"Melalui paket subsidi ini, masyarakat cukup membayar Rp50.000 untuk paket berisi beras premium 5 kilogram (kg), minyak goreng 2 liter, dan gula pasir 2 kg. Jika di pasar umum, harga paket ini mencapai Rp170.000 hingga Rp180.000. Ada penghematan besar untuk membantu kebutuhan rumah tangga," kata Sherly menjelaskan.

​Ia mengatakan pemprov menyediakan total sembilan ton paket sembako atau sekitar 1.000 kupon belanja dari Dinas Pangan, dan 300 paket dari Disperindag yang disediakan untuk warga Sofifi dan 700 paket untuk warga Pulau Tidore. 

Sejumlah paket yang menyasar warga kategori ekonomi rendah (Desil 1-5). Selain paket subsidi, Bulog juga menyiagakan stok Beras SPHP seharga Rp12.000 per kg dan Minyak Kita seharga Rp15.700 per liter bagi masyarakat umum. 

​Kegiatan GPM itu sekaligus menjadi ajang dialog langsung antara pimpinan daerah dengan warga. Sherly mengatakan untuk merespons aspirasi masyarakat maka dirinya menetapkan tiga kebijakan strategis di lokasi yakni, pertama, aktivasi BPJS Gratis dengan memerintahkan Dinas Sosial segera mengaktifkan BPJS bagi warga kurang mampu guna mempertahankan status Maluku Utara sebagai provinsi Universal Health Coverage (UHC).

Kedua, ​modal UMKM untuk membuka akses pinjaman modal hingga Rp3 juta melalui PNM Mekaar bagi ibu-ibu pelaku usaha mikro, seperti pembuat takjil dan kue lebaran.

Ketiga, ​perbaikan infrastruktur dengan mengonfirmasi bahwa perbaikan jalan di area Pasar Galala Tikep akan mulai dikerjakan pada Juli 2026.

​"Target kita adalah menekan laju inflasi daerah. Kami berharap masyarakat bisa beribadah dengan tenang tanpa terbebani kenaikan harga pangan yang tinggi," katanya.

​Acara diakhiri dengan penyerahan paket secara simbolis dan peninjauan langsung lapak pedagang di Kampong Ramadhan oleh Gubernur, yang didampingi oleh Wagub Sarbin Sehe, Sekprov Malut, Samsuddin Abdul Kadie Ketua TP PKK Malut, Perwakilan Bapanas, Kabulog Ternate dan jajaran pimpinan OPD Malut.