Pemprov Kaji Pegawai Swasta Juga Harus Naik Angkutan Umum

JAKARTA -  Dalam rangka menuju kota global, Jakarta memang harus lancar lalu lintasnya dan bersih udaranya. Salah satu jalan yang ditemuh untuk tujuan tersebut, tengah dikaji agar pegawai swasta juga naik angkutan umum menuju kantor.

Sejauh ini baru ASN Jakarta yang diwajibkan naik angkutan umum menuju kantor. Itu pun hanya pada hari Rabu. “Kami tengah mengkaji kebijakan agar pegawai swasta Jakarta juga wajib menggunakan Transportasi umum seperti Aparatur Sipil Negara saat menuju kantor,” tandas Gubernur Jakarta Pramono Anung Wibowo, Kamis.

Menurutnya, sekarang ada permintaan dari pihak swasta untuk naik angkutan umum. Misalnya, pada hari Rabu, swasta juga diharuskan naik angkutan umum. “Saya sedang kaji itu,” kata Pramono saat dijumpai di kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis.

Sebelumnya, Pramono sempat mengumumkan bahwa peraturan Aparatur Sipil Negara wajib naik transportasi umum setiap Rabu berhasil meningkatkan 100.000 penumpang Transjakarta. Kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 6 Tahun 2025.

“Hasil evaluasi dan laporan Dirut Transjakarta, ketika ASN pada hari Rabu naik transportasi umum, penumpang Transjakarta naik dari 1,3 juta menjadi 1,4 juta penumpang. Artinya ada kenaikan 100.000,” jelas Pramono.

Gubernur Pramono menjelaskan, kenaikan dinilai karena jumlah ASN di Jakarta sebanyak 62.000 orang. Artinya, lanjut Pramono, jika jumlah kenaikan mencapai 100.000 penumpang, maka keluarga para ASN juga diperkirakan ikut menggunakan transportasi umum.

Hingga kini, peraturan tersebut diketahui masih berlaku. Di Balai Kota Jakarta sendiri, setiap hari Rabu anggota keamanan berjaga di depan pagar dan melarang kendaraan pribadi masuk.

Program ini diketahui bertujuan untuk menekan angka kemacetan dan memperbaiki polusi Jakarta. Ke depannya, Pemprov Jakarta akan terus meningkatkan layanan transportasi umum. Dia pun meyakini, apabila nantinya seluruh rute Transjabodetabek sudah diluncurkan, jumlah penumpang ­transportasi umum semakin meningkat.

Pramono juga telah menargetkan angka pengguna transportasi umum naik lima hingga 10 persen setiap tahunnya.

Subsidi

Dalam bagian lain,  Pramono Anung Wibowo juga mengungkapkan bahwa Pemprov Jakarta selama ini memberikan subsidi  11.500 per penumpang Transjabodetabek. Subsidi diberikan untuk menekan harga tiket transportasi antarkota yang seharusnya  15.000 per orang.

“Jadi, setiap penumpang disubsidi 11.500. Karena memang harga tiket transportasi Jabodetabek seharusnya  15.000,” ujar Pramono. Pramono  sempat mengakui operasional layanan Transjabodetabek yang menjangkau wilayah penyangga memang memberikan beban kepada APBD Jakarta.

Sebab, akhir-akhir ini, Pemprov Jakarta  memperluas rute Transjabodetabek hingga ke Bogor, Depok, Alam Sutera, Bekasi, hingga Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Kendati demikian, Pramono menegaskan Pemprov Jakarta tetap berkomitmen untuk mengembangkan transportasi dalam kota Jakarta dari koefisien luas bangunan (KLB) dan pengembangan berbasis transportasi atau transit oriented development (TOD).

Dia berharap urusan KLB dan TOD, bisa digunakan untuk membangun Jakarta. Lebih lanjut, Pramono juga menyampaikan bahwa Pemprov Jakarta saat ini  tengah menyiapkan secara matang perluasan layanan Transjabodetabek menyusul tingginya animo masyarakat.