Pemprov DKI Memulai Pengerjaan Normalisasi Ciliwung di Kawasan Rawajati pada Mei

Jakarta - Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta memulai pengerjaan fisik normalisasi Kali Ciliwung di Kawasan Rawajati mulai Mei menyusul tuntasnyapembebasan lahan..

"Yang RW 7 RawajatiAlhamdulillah sudah selesai pas Lebaran, terus Cililitan yang mau dibangun oleh Kementerian PUPR sudah selesai, Insyaallah Kementerian PUPR bulan depan, bulan Mei atau nggak bulan Juni fisiknya mereka sudah mulai masuk dari Rawajati kita mau fokus di Ciliwung dulu," kata Ika di Bogor, Jawa Barat, Jumat.

Ika memaparkanpengerjaan fisik normalisasi Kali Ciliwung di Rawajati dilakukan sepanjang 200 metersedangkan di wilayah Cililitan sepanjang 160 meter. Lalu untuk pembangunan fisik dikerjakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Selain itu, Ika mengatakanada 11 KK yang lahannya belum dibebaskan di Rawajati. Selama proses pembebasan, ada kendala surat-menyurat yang kini seluruh pembayaran ganti ruginya sudah selesai dikerjakan.

"Di RW 7 ini pembayaran sudah selesai, berarti mereka akan terbebas dari banjir tahun ini," ucap Ika.

Lebih lanjut, Ika mengatakan warga Rawajati sangat mendukung normalisasi Kali Ciliwung. Wiilayah itu merupakan wilayah yang sering banjir setiap hujan.

"Warganya benar-benar mendukung, misalkan kurang surat apa, mereka yang mengurus, bahkan malah ada yang surat-menyuratnya dari zaman dulu, yang kayak masih tulisan Belanda gitu, bisa kita urus, benar-benar terbantu, akhirnya bisa dibayarin," jelas Ika.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyerahkan proses pembayaran pembebasan lahan proyek normalisasi Sungai Ciliwung kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pembayaran, sekarang ada di BPN. Dari administrasi sudah beres. Tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si A, B. Jika sah, ya bayar," kata Heru di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (18/4).

Menurut Heru, besaran nominal pembayaran atas bidang lahan yang dibebaskan ditentukan oleh BPN.

Hal itu sebagaimana dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2023.