Pemerintah Sebut KEK Kesehatan Didorong Guna Tekan Pengeluaran Devisa RI

Doc: ANTARA/Bayu Saputra

Ket. Plt. Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin (tengah) saat acara media sharing session Kawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Senin (22/7/2024).

Jakarta - Plt. Kepala Biro Investasi Kerja Sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bambang Wijanarko menyampaikan, KEK Kesehatan didorong untuk menekan pengeluaran devisa Indonesia ke luar negeri.

Ia menilai, pembangunan KEK Kesehatan didasari pertimbangan banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.

"Penetapan KEK kesehatan, memang Menkes (Menteri Kesehatan) ini punya pertimbangan bahwa banyak orang yang berobat ke luar negeri. Kita perlu sebetulnya bagaimana bisa mengundang rumah sakit ke dalam, jadi rumah sakit dibawa standarnya ke Indonesia, bawa dokternya sekalian, bawa peralatan kesehatannya sekalian," kata Bambang dalammedia sharing sessionKawasan Ekonomi Khusus di Jakarta, Senin.

Untuk itu, dengan adanya KEK Kesehatan, diharapkan Indonesia dapat menarik dokter serta obat-obatan dari luar negeri.

"Dari obat-obatannya juga ada relaksasi, misalnya obatnya sudah tersertifikasi di sana, di sini bisa tanpa BPOM, jadi relaksasi itu yang diharapkan dapatsavingdevisa," ujarnya.

Lebih lanjut, Bambang menilai bahwa fenomena banyaknya masyarakat Indonesia yang kerap berobat ke luar negeri terjadi karena standarisasi rumah sakit luar negeri yang jauh lebih baik.

Oleh karena itu, pembangunan KEK Kesehatan penting untuk dikembangkan ke depannya.

"Mungkin kita enggak melihat dari signifikansi seberapa besar investasinya, tapi lebih bisa mengurangioutflowtadi dengan menghadirkan rumah sakit bertaraf internasional ke Indonesia melalui KEK," tuturnya.

Sebagai informasi, secara kumulatif hingga semester I-2024, KEK telah mencatat realisasi investasi mencapai Rp205,2 triliun.

Plt. Sekretaris Jendral Dewan Nasional KEK Rizal Edwin mengatakan bahwa hingga semester I tahun ini, KEK telah menyerap sekitar 132.227 tenaga kerja.

"Secara kumulatif dari 2012 sampai dengan semester I tahun ini, kita mengumpulkan Rp205,2 triliun. Untuk tahun ini, kita sudah mencapai dari target yang sebesar Rp78,1 triliun, sudah terkumpul Rp31,4 triliun, sudah 40 persen tahun ini terealisasikan," kata Rizal.

Untuk tahun 2024, pemerintah menargetkan 38.953 penyerapan tenaga kerja, sementara hingga semester I baru terpenuhi 39 persen atau sekitar 15.229 tenaga kerja.