Pembangunan "Smelter" Nikel Dibatasi

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membatasi pembangunan pabrik pemurnian mineral atau smelter nikel kelas II. Rencana itu setelah mempertimbangkan suplai dan kebutuhan atau supply and demand bijih nikel di Tanah Air.

Staf Khusus Menteri ESDM bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batu Bara, Irwandy Arif, menuturkan keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan bijih nikel diperlukan agar tidak menjadikan Indonesia sebagai pengimpor bijih nikel. Esensi moratorium ini ditujukan agar smelter yang sudah terbangun tetap mendapatkan pasokan bijih nikel untuk keberlanjutan operasi produksi.

"Kementerian ESDM sudah ada rencana untuk melakukan pembatasan. Dari Kemenkomarves juga mengatakan bahwa pemerintah tidak akan mengeluarkan lagi izin untuk pembangunan smelter jenis untuk proses pyrometalurgi untuk nikel kelas II," ujar Irwandy Arif, di Jakarta, Kamis (19/10).

Irwandy menjelaskan pemerintah akan mengkaji secara komprehensif kebijakan ini, terutama untuk proses nikel yang ada di Indonesia, baik nikel berkadar rendah (limonite) maupun nikel berkadar tinggi (saprolite). "Saat ini, nikel yang mengalami proses pyrometalurgi ke arah stainless steel ada 44 smelter dan yang menggunakan proses hydrometalurgi ke arah baterai itu ada tiga smelter. Konsumsi bijih nikel untuk pyrometalurgi dengan saprolite adalah sebesar 210 juta ton per tahun dan limonate sebesar 23,5 juta ton per tahun," jelas Irwandy.

Saat ini, terdapat 25 smelter yang sedang tahap konstruksi membutuhkan pasokan nikel sebanyak 75 juta ton per tahun. Sedangkan untuk arah proses baterai hydrometalurgi ada enam smelter yang sedang konstruksi dengan kebutuhan bijih 34 juta ton per tahun.
Halaman Selanjutnya....